Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Presiden Jokowi: Pemerintah Tak Main-Main Soal Akuntabilitas
17 Juni 2020 14:55:13 / adminkita / dibaca: 411 kali / Kat: Presiden

Jakarta (15/6) – Indonesia tengah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk bergerak lebih cepat dan solid dalam menangani COVID-19. Untuk mendorong keberhasilan upaya percepatan penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, diperlukan pengawasan yang efektif. Hal itu dapat diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dan sinergi yang baik antar APIP, serta antara APIP dengan pemeriksa eksternal (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH). 

Dalam rangka penguatan kolaborasi dan sinergi tersebut, BPKP menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2020 sebagai wadah APIP untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan intern seluruh APIP Kementerian dan Lembaga, serta APIP Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Rakornas Wasin 2020 mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksan Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional”. Dilaksanakan secara daring, Rakornas Wasin 2020 diikuti oleh 966 peserta, yang terdiri dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah, Pimpinan Daerah, seluruh APIP K/L/D, Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH). Rakornas Wasin Tahun 2020 mengukuhkan komitmen APIP, pemeriksa eksternal, dan APH dalam mewujudkan akuntabilitas di situasi darurat. 

Dalam laporannya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa Rakornas Wasin 2020 bertujuan untuk membangun persepsi yang berlandaskan pada kesamaan sense of crisis sesuai dengan kondisi penanganan pandemi saat ini. Pemerintah mengalokasikan belanja sebesar Rp677,2 T untuk penanganan dampak COVID-19. Luasnya area penanganan dan besarnya anggaran yang digunakan membutuhkan pengawasan kolaboratif.

“Pandemi ini tidak mungkin dilawan sendiri. Oleh karena itu, harus dibangun kolaborasi dan sinergi pengawalan akuntabilitas, tidak hanya antar APIP, namun juga antara APIP, Pemeriksa Eksternal, hingga Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Yusuf Ateh.

Dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dalam arahannya disampaikan bahwa semua langkah pemerintah harus cepat dan tepat harus akuntabel.  “Pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan,” tegas Presiden. Disebutkan pula bahwa BPKP, Inspektorat, dan LKPP adalah aparat internal pemerintah harus fokus dalam pencegahan dan perbaikan tata kelola. Presiden Jokowi menekankan bahwa pencegahan harus lebih dikedepankan, jangan menunggu sampai terjadi masalah. “Bangun sistem peringatan dini (early warning system), perkuat tata kelola yang baik, yang transparan yang akuntabel”.

Selain itu, kerja sama dan sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal (BPK), harus terus dilakukan dan juga sinergi dengan APH (Polri, Kejaksaan, KPK) juga harus terus dilanjutkan. “Saya yakin kita bisa bekerja lebih baik, menangani semua masalah dan tantangan dengan cepat dan bangkit melangkah maju untuk mengawal agenda-agenda besar yang penting, untuk bangsa menuju ke sebuah Indonesia Maju,” tutup Presiden Joko Widodo seraya secara resmi membuka Rakornas Wasin 2020.

 

(Kominfo BPKP)



Share      

Berita Terkait:

11 Juni 2020 11:36:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Pimpinan BPKP Ikuti Arahan Presiden terkait Adaptasi Kebiasaan Baru
10 Juni 2020 17:48:58 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Arahkan Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru
03 Juni 2020 12:08:12 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Arahkan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perubahan Postur APBN 2020
06 Pebruari 2020 15:16:49 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Jokowi Resmikan Monumen Fatmawati Bengkulu
18 Desember 2019 13:45:33 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda