Presiden Arahkan Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru

Rabu (10/6) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu bersama Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muh Idris dan Direktur Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat Indahwati Nursyamsi mengikuti konferensi video bersama Presiden Joko Widodo, Kepala BNPB/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, para gubernur dari seluruh Indonesia, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pimpinan Gugus Tugas daerah. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

 

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta. Dalam kunjungannya ke Kantor BNPB tersebut, Presiden Jokowi melakukan konferensi video yang diikuti oleh para gubernur dari seluruh Indonesia, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pimpinan gugus tugas daerah. Acara ini juga diikuti oleh pimpinan BPKP Pusat dan Kepala Perwakilan BPKP di 34 provinsi.

Acara dimulai dengan pemaparan dan pengarahan dari Kepala BNPB Doni Minardo, dilanjutkan pemaparan dari Prof. Wiku selaku Tim Ahli/Pakar dan Dr. Dewi mengenal Aplikasi BLC (Bersatu Lawan Covid-19) dan diakhiri dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Dalam pidato arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa pesan tentang tahapan dalam masa adaptasi sebelum memasuki masa new normal. Presiden menyampaikan beberapa poin, di antaranya perlunya prakondisi yang ketat melalui sosialisasi kepada masyarakat. Kepada TNI dan POLRI, Presiden memerintahkan aparat untuk hadir di titik-titik keramaian. Terkait penentuan waktu, Ia menilai harus tepat kalkulasinya berdasarkan data dari lapangan dan memperhatikan manajemen derah, serta kesiapan daerah untuk melakukan pengujian dan menyiapkan fasilitas. Pemerintah pun melakukan prioritisasi sektor dan mengimbau penguatan konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah (proivinsi/kota/kabupaten/desa). Presiden juga meminta agar evaluasi dilakukan secara rutin. Meskipun di daerah-daerah jumlah kasus baru menurun. Jika dalam perkembangannya nanti ditemukan kenaikan kasus baru, kemungkinan akan dilakukan pengetatatan atau penutupan kembali.

(Kominfo BPKP Sulbar)