Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Presiden Arahkan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perubahan Postur APBN 2020
03 Juni 2020 12:08:12 / adminkita / dibaca: 313 kali / Kat: Presiden

Jakarta (3/6) - Presiden memimpin rapat terbatas mengenai Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020.

Pada rapat tersebut, Presiden menyampaikan lima arahan terkait Program PEN dan perubahan postur APBN Tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Pertama, Presiden menyebutkan tantangan terbesar saat ini adalah menentukan Program PEN yang tepat dan cepat direalisasikan agar laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama sebesar 2,97%. Di kuartal  2, 3, dan 4, Indonesia harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih tajam. Presiden minta semua skema pemulihan ekonomi yang telah dirancang, seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, PMN untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja. “Saya minta dan pastikan ini harus segera operasional di lapangan, segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Presiden.

Kedua, disampaikan oleh Presiden bahwa Program PEN memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha, utamanya sektor industri padat karya agar mereka tetap mampu beroperasi dan mampu mempertahankan daya beli para pekerjanya. Sektor industri padat karya, lanjut Presiden, perlu menjadi perhatian karena menampung tenaga kerja cukup banyak sehingga guncangan pada sektor tersebut akan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga pekerja.

Ketiga, Presiden meminta adanya konsep berbagi beban. “Sharing the pain harus jadi acuan bersama antara pemerintah, BI, OJK, Perbankan, dan pelaku usaha bergotong royong bersedia menanggung risiko secara proporsional agar pelaku usaha dan korporasi mampu berjalan, PHK masif bisa dicegah, dan sektor keuangan tetap stabil, pergerakan roda ekonomi bisa terus dijaga," pesannya.

Keempat, Presiden juga memperingatkan agar Program PEN harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. “Karena itu, saya minta kepada Jaksa Agung, BPKP, LKPP, dari awal melakukan pendampingan,” kata Presiden. KPK bisa dilibatkan jika diperlukan untuk melakukan sistem pencegahan.

Kelima, terkait postur APBN 2020 di mana terdapat peningkatan defisit APBN akibat penanganan COVID-19, Prersiden meminta Menko Perekonomian, Bappenas, Menteri Keuangan untuk melakukan kalkulasi lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal di depan. Presiden juga berpesan agar perubahan postur APBN dilakukan secara hati-hati transparan akuntabel, sehingga APBN dapat dipercaya dan tetap kredibel.

(Kominfo BPKP Pusat)

Foto: Sekretariat Kabinet



Share      

Berita Terkait:

17 Juni 2020 14:55:13 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Jokowi: Pemerintah Tak Main-Main Soal Akuntabilitas
11 Juni 2020 11:36:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Pimpinan BPKP Ikuti Arahan Presiden terkait Adaptasi Kebiasaan Baru
10 Juni 2020 17:48:58 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Arahkan Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru
06 Pebruari 2020 15:16:49 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Jokowi Resmikan Monumen Fatmawati Bengkulu
18 Desember 2019 13:45:33 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda