Bincang Sinergi Kehumasan Pemerintah di Masa Pandemi

Kepala Bagian Tata Usaha Saul Pabendon mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Rizal Suhaili, turut mengikuti kegiatan via daring tersebut di ruang kerjanya didampingi Kepala Subbagian Kepegawaian Djoko Moeljanto, serta Satgas Kehumasan. Tema dari kegiatan FGD tersebut, yaitu Strategi Komunikasi Humas Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19, dengan narasumber Wakil Ketua 2 Perhumas Indonesia Pamungkas Trishadiatmoko, dan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Bambang Eko Priyanto.    
 
Pamungkas Trishadiatmoko dalam materinya memaparkan bahwa di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, humas pemerintah harus dapat beradaptasi dengan segala kondisi yang ada dengan meningkatkan skill komunikasi internal dan mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkan publik. Kemudian humas juga dituntut untuk selalu produktif, kreatif dan inovatif untuk membuat serta mengemas konten yang positif serta menarik dalam menginformasikan segala hal terkait kegiatan, capaian maupun aturan terbaru kepada khalayak luas. 
 
Pamungkas Trishadiatmoko juga menambahkan bahwa humas pemerintah harus terus proaktif dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengelola kehumasan dan layanan informasi di masing-masing institusinya. Hal tersebut terkait dalam memberikan informasi yang ter-update, melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi serta menjaga citra positif institusi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, narasumber kedua yaitu Bambang Eko Priyanto juga menyampaikan terkait teknis dalam pengelolaan kehumasan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di masa pandemi COVID-19 saat ini.
 
Dalam kesempatan yang sama, Saul Pabendon mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku memaparkan terkait kinerja kehumasan di BPKP Maluku. Saul Pabendon mengungkapkan bahwa pengelola kehumasan BPKP Maluku secara rutin memberikan informasi ke publik terkait pengawalan BPKP dalam proses refocussing kegiatan dan realokasi anggaran, serta proses pengadaan dalam rangka penyediaan sarana pencegahan dan penanganan COVID-19 oleh seluruh gugus tugas Pemda Prov/Kab/Kota. Selain itu, BPKP juga mengawal dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), BLT Dana Desa serta bantuan sejenis lainnya bagi masyarakat, sehingga tidak terdapat tumpang tindih bantuan yang tidak diperkenankan oleh regulasi yg ada.
 
Dan di penghujung kegiatan FGD tersebut, Kakanwil Bea Cukai Maluku Erwin Situmorang mengatakan bahwa humas di pemerintahan selaku mediator komunikasi institusi dengan stakeholder dan masyarakat, harus dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi kehumasan layanan publik secara kelembagaan, dengan memberikan kontribusi positif bagi lembaga pemerintah. Selain itu menurut beliau, humas pemerintah juga harus bisa tetap eksis meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. 
 
 
 
(Kominfo BPKP Maluku)