Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Rembuk BPKP dan Gugus Tugas COVID-19 Soal Bansos
13 Mei 2020 10:09:11 / maluku1 / dibaca: 571 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Ambon (11/5) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Rizal Suhaili didampingi Tim Teknis Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Penanganan COVID-19 BPKP Maluku, melakukan kunjungan ke Posko Terpadu Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Maluku yang berada di kantor Gubernur Maluku. 

Kunjungan tersebut disambut baik oleh Sekretaris Daerah Kasrul Selang selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku di ruang kerjanya.  Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Maluku Rizal Suhaili menyampaikan beberapa hal terkait percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Maluku. Hal tersebut antara lain terdapat beberapa Pemda yang belum menyelesaikan refocussing kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di daerah, seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Buru, Seram Bagian Timur dan Aru. Berkenaan dengan hal tersebut, Kasrul Selang membenarkan adanya pemda yang masih 'molor' progres refocussing-nya. Untuk itu, Kasrul Selang dan tim sampai saat ini masih terus berkoordinasi dan mendorong agar pemda tersebut segera bergerak dalam menyelesaikan refocussing kegiatan di daerahnya. 
 
Kemudian Rizal Suhaili juga membahas tentang RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) Alat Materiil Kesehatan (almatkes) dan penanganan kesehatan yang datanya masih belum sinkron. Atas hal tersebut, Kasrul Selang mengaku masih berupaya dalam mengelompokkan data terkait penyerapan dana sesuai fokus utama pemerintah, yakni sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor kesehatan yang di dalamnya juga terdapat pembelanjaan almatkes dan penanganan kesehatan di Provinsi Maluku.   
 
Selain itu, BPKP Maluku juga masih menemukan adanya data pada penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) yang masih terindikasi double data dan data invalid, yang dapat mengakibatkan penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Atas hal tersebut, Rizal Suhaili menegaskan pentingnya koordinasi penuh antara BPKP dan Pemda terkait bansos dalam mencegah terjadinya duplikasi bantuan. Oleh sebab itu,  diperlukan cleansing data agar warga terdampak COVID-19, baik DTKS maupun non-DTKS bisa merasakan manfaat dari bansos tersebut.
 
(Kominfo BPKP Maluku)


Share      

Berita Terkait:

18 Juni 2020 10:20:28 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kapabilitas APIP Level 3 Berhasil Diraih Inspektorat Kab Kepulauan Sangihe
17 Juni 2020 11:45:42 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kab. Bolsel dan Kab. Boltim Raih Kapabilitas APIP Level 3
16 Juni 2020 08:36:45 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Inspektorat Kab. Kepulauan Talaud Capai Level 3 Kapabilitas APIP
11 Juni 2020 14:54:49 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kapabilitas APIP Level 3 Untuk Inspektorat Kota Manado
10 Juni 2020 14:43:37 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Inspektorat Kota Tomohon Raih Level 3 Kapabilitas APIP