Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Meracik Kebijakan Pembangunan Daerah Pasca Pandemi di Musrenbangda Kalbar
27 April 2020 11:41:00 / kalbar1 / dibaca: 987 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Pontianak (20/4)—Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat Dikdik Sadikin mengikuti video conference Musrenbangda Kalbar Tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat SutarmidjiMelalui video conference itu hadir memberikan pengarahan antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan beberapa pejabat pemerintah pusat.

 

“Akibat COVID-19, sebanyak 3,7 juta orang di Indonesia kehilangan pekerjaan. Tidak hanya Indonesia. Secara global, pandemi ini telah mengakibatkan 195 juta orang di dunia kehilangan pekerjaan, 580 juta penduduk menjadi miskin. Belum lagi dampaknya kepada korban manusia,” demikian disampaikan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam arahannya pada Musrenbangda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 melalui video conference.

Menurut Manoarfa, pemerintah berupaya mengurangi dampak ekonomi negatif yang terjadi dengan memberikan bantuan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha agar tidak terjadi keresahan sosial. Itu sebabnya, seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda harus menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya, untuk diarahkan kepada prioritas utama, yang meliputi penanggulangan COVID-19, jaring pengaman sosial, serta stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha.

Meskipun demikian, toh di beberapa daerah masih saja ada yang menjalankan APBD secara business as usual. Per 14 April, saat Presiden membuka rapat paripurna, misalnya, masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, 140 daerah belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan 34 daerah belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Tidak kurang Presiden sendiri menugaskan Mendagri dan Menkeu untuk menindaklanjutinya.

Untuk sasaran pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat 2021, Manoarfa kepada Gubernur menunjukkan targetnya setelah pulih pasca dampak COVID-19 nanti, diharapkan Kalbar memiliki laju pertumbuhan ekonomi rebound di kisaran 4,9 persen, persentase penduduk miskin 7,2 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,1 persen, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 69,11.

Dalam catatan Menteri/Kepala Bappenas, Kalimantan Barat termasuk daerah dengan risiko penularan sedang. Namun, diingatkan bahwa kecepatan penanganan pandemi menentukan potensi pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelahnya. “Saat ini, perlu diantisipasi para perantau yang mudik dari dan ke Kalimantan Barat, juga di pelintasan perbatasan antarnegara,” imbuhnya.

Dalam video conference yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kalbar, para Kepala Daerah se-Kalbar, para Pejabat Tinggi Forkopimda Kalbar, dan Kepala Instansi Vertikal di Kalbaritu, Gubernur Kalbar menyampaikan agar proyek-proyek yang telah berjalan dapat dilakukan secara multiyears. Dalam artian, untuk tahun ini proyek-proyek tertentu dihentikan atau ditunda sementara. Pendanaannya direalokasikan secara prioritas kepada penanganan pandemi COVID-19. Barulah, di tahun berikutnya, proyek-proyek yang ditunda itu dibuatkan anggaran kembali dan dilanjutkan pembangunannya. “Hal ini sebenarnya sudah dicantumkan dalam peraturan, dengan cara kami mengomunikasikannya bersama DPRD. Hanya saja, kami perlu penguatan dan dukungan dari Pemerintah Pusat,“ ujar Gubernur.

Merespon Gubernur, Deputi Bappenas Slamet Sudarsono yang turut mengikuti Musrenbangda itu menyatakan bahwa hal tersebut perlu dilihat lagi dan diklasifikasikan kasus per kasusnya. Karena, menurutnya, setiap kasus memiliki spesifikasi perlakuan masing-masing yang berbeda.

Adapun sinergi pusat dan daerah dalam menangani pandemi ini antara lain disampaikan Staf Khusus Mendagri Sang Made Mahendra Jaya. “Pembangunan daerah, sesuai pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,“ ujar Sang Made. “Sementara, kementerian dan lembaga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan. Hal itu dilakukan dengan melakukan pembagian urusan pemerintah daerah dan implementasi urusan pemerintahan.”

Terkait dengan itu, dalam catatan Staf Khusus Mendagri itu, capaian pembangunan indikator makro Provinsi Kalbar pada tahun 2019 mengalami penurunan 5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,07%. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar berada diperingkat ke-3 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata 5,02%.

Namun kabar baiknya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)-nya pada tahun 2019 mencapai 4,45% berada di bawah rata-rata Nasional, yaitu 5,28%. Apabila TPT Kalbar ini disandingkan dalam konstelasi lima provinsi di Wilayah Kalimantan, maka Kalbar berada di posisi kedua terbaik TPT se-Kalimantan, juga peringkat keempat dari sisi penyerapan tenaga kerja. 

Dengan data dan kebijakan yang disampaikan dalam Musrenbangda itu, Gubernur berharap penanganan COVID-19 dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Hal ini penting guna mempercepat pemulihan kondisi ekonomi. Dengan banyaknya korban berjatuhan, kondisi perekonomian belum dapat dijalankan secara normal. Dalam catatan Gubernur saat itu, di Kalbar terdapat 21 orang yang telah terkonfirmasi COVID-19, terdiri dari 9 yang dirawat, 3 isolasi ketat, 6 sembuh, dan 3 meninggal dunia. Adapun, pasien dalam pengawasan (PDP) dengan rincian 65 orang dirawat menunggu hasil laboratorium, 9 orang diisolasi, 69 Eks PDP negatif, dan 26 Eks PDP meninggal dunia.

Harapan Gubernur dengan koordinasi dan sinergi kerjasama semua pihak, semoga wabah ini dapat segera berlalu dan dapat segera dilakukan pemulihan.

 

(Kominfo BPKP Kalbar/ Fajar Winarso)



Share      

Berita Terkait:

29 Mei 2020 10:13:33 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Koordinasi Penyaluran BLT-DD Maluku Utara Pasca Idulfitri
26 Mei 2020 12:45:25 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
TVRI Kalbar dan BPKP Diskusikan Kerja Sama Publikasi
22 Mei 2020 12:53:01 / maluku1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Bincang Sinergi Kehumasan Pemerintah di Masa Pandemi
13 Mei 2020 15:12:59 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Serahkan Hasil Reviu LKjPP kepada Kementerian PANRB
17 April 2020 17:25:24 / kaltaranews / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Musrenbang Arah Kebijakan Pembangunan Kaltara