Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Musrenbang Arah Kebijakan Pembangunan Kaltara
17 April 2020 17:25:24 / kaltaranews / dibaca: 1132 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Tarakan (16/4) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara R. Bimo Gunung Abdulkadir mengikuti virtual meeting (video conference) kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dengan tema pembangunan "Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Utara yang Mandiri, Aman, dan Damai" di Ruang Rapat Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara.

Musrenbang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan amanat pada Pasal 90 s.d Pasal 93, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam paparannya, Irianto Lambrie mengatakan bahwa pada tahun 2021 terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi bersama oleh seluruh komponen pemerintah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Tantangan itu antara lain pemulihan ekonomi (economic recovery) pascapandemi COVID-19, persaingan dalam memperoleh investasi global yang semakin ketat, dan target daerah dalam menggali sumber pendapatan baru untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun arah kebijakan pembangunan makro Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2021 masih mengandalkan 7 major project yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Proyek tersebut adalah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang, PKSN Tau Lumbis, PKSN Long Nawang, PKSN Nunukan, Kawasan Industri (KI) Tanah Kuning, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, serta Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik.

Sementara itu, Diani Sadia Wati keynote speaker dari Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan isu strategis yang akan dihadapi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021, yaitu pemulihan kondisi sosial ekonomi karena pandemik COVID-19, optimalisasi potensi keunggulan daerah, dan pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai kawasan penyangga ibu kota negara baru.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara R. Bimo Abdulkadir menyampaikan dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan penetapan prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, Bimo juga menyampaikan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara telah membentuk tim teknis yang akan melakukan asistensi dalam penanganan pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara sejak tahap refocussing dan realokasi anggaran sampai dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada kondisi darurat.

Kegiatan virtual meeting ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Pemerintah Provinsi, instansi vertikal di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, perbankan, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta tokoh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

(Kominfo BPKP Kaltara)



Share      

Berita Terkait:

29 Mei 2020 10:13:33 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Koordinasi Penyaluran BLT-DD Maluku Utara Pasca Idulfitri
26 Mei 2020 12:45:25 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
TVRI Kalbar dan BPKP Diskusikan Kerja Sama Publikasi
22 Mei 2020 12:53:01 / maluku1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Bincang Sinergi Kehumasan Pemerintah di Masa Pandemi
13 Mei 2020 15:12:59 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Serahkan Hasil Reviu LKjPP kepada Kementerian PANRB
27 April 2020 11:41:00 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Meracik Kebijakan Pembangunan Daerah Pasca Pandemi di Musrenbangda Kalbar