Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Mendagri Yakinkan Daerah Lakukan PBJ
09 April 2020 17:15:43 / aceh1 / dibaca: 1196 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Banda Aceh (08/04) – Bertempat di Kantor Gubernur Aceh, Kepala Perwakilan BPKP Aceh mendampingi Sekretaris Daerah Aceh yang diwakilkan Inspektur Aceh Zulkifli melakukan video conference bersama Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian. Vicon tersebut turut diikuti oleh Kepala BPKP, Kepala LKPP, Kepala KPK, Ketua BPK, Kabareskrim Polri, Walikota/Bupati, dan Setda Provinsi di Indonesia.

Sebagai upaya menangani masalah terkait perluasan kapasitas fiskal, diharapkan upaya–upaya yang dilakukan tidak menimbulkan masalah yang baru. Perihal pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan untuk betul-betul dihitung langkahnya agar jangan sampai kebijakan yang diambil menjadi kontra produktif. Akibatnya, dampak yang dirasakan langsung oleh masyaraka,t seperti halnya ekonomi, akan terganggu. Menurut Tito, pemerintah daerah harus membantu jangan sampai kebijakan seperti penutupan bandara dan dermaga mengganggu pendistribusian barang sehingga dapat merugikan negara dan daerah terkait. “Jangan berpikir pembatasan tanpa adanya persiapan. Hal itu bisa timbulkan kerusuhan. Tolong dipikirkan betul di samping efektifitasnya,” ujar Tito Karnavian.

Menyikapi pengadaan barang dan jasa di daerah, Pemerintah Daerah dipersilakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa sendiri, namun harus tetap memperhatikan pertanggungjawabannya di kemudian hari sembari menunggu dropping dari Pemerintah Pusat ke seluruh wilayah di Indonesia.

Pernyataan Tito Karnavian tersebut disambut positif oleh peserta vicon. Wali Kota Ambon menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Ia juga berterimakasih atas proteksi yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait kebijakan–kebijakan yang diambil wali kota. Antisipasi yang telah disampaikan oleh Tito akan menjadi acuan untuk mengambil keputusan dan pemerintah daerah harus berpegang pada arahan.

Situasi pandemi COVID-19 ini berdampak pada penurunan pendapatan negara terutama sektor pariwisata. Pandemi ini juga berdampak pada kemerosotan ekonomi dan rencana pendapatan menjadi berantakan. Bupati Manokwari menyampaikan pertumbuhan ekonominya turun dan mengkhawatikan jika anggaran digeser akan berbenturan dengan hukum dikemudian hari, ia berharap pemerintah pusat memberi masukan untuk hal tersebut.

Saat ini, pengeluaran negara bertambah untuk subsidi berpengaruh pada dana transfer ke daerah. Untuk itu, dunia usaha harus tetap hidup, baik dalam skala besar, sedang, UMKM maupun mikro. Harus ada pengalihan anggaran, misal belanja modal/barang yang tidak bermanfaat, kegiatan seremonial dan pelatihan langsung. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran daerahnya untuk masyarakat namun harus disisir kegunaannya, dengan arti tidak sembarang dipatok.

Mendagri berpesan, “Jangan ragu-ragu melakukan realokasi, sisir tiap–tiap kegiatan yang kurang penting. Sebagaimana pengarahan yang diberikan oleh Kepala BPKP, Kepala LKPP, Kepala KPK, Ketua BPK, Kabareskrim Polri. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama menghadapi krisis nasional ini. Saya yakin kita bisa menghadapi ini semua bersama-sama”.

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh/in)



Share      

Berita Terkait:

29 Mei 2020 10:13:33 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Koordinasi Penyaluran BLT-DD Maluku Utara Pasca Idulfitri
26 Mei 2020 12:45:25 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
TVRI Kalbar dan BPKP Diskusikan Kerja Sama Publikasi
22 Mei 2020 12:53:01 / maluku1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Bincang Sinergi Kehumasan Pemerintah di Masa Pandemi
13 Mei 2020 15:12:59 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Serahkan Hasil Reviu LKjPP kepada Kementerian PANRB
27 April 2020 11:41:00 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Meracik Kebijakan Pembangunan Daerah Pasca Pandemi di Musrenbangda Kalbar