Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penyerahan LKPP dan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI
28 Maret 2020 12:13:48 / adminkita / dibaca: 1500 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta (27/3) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dengan status belum diperiksa (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan dilakukan saat entry meeting melalui video conference yang diikuti oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan segenap jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa LKPP Tahun 2019 telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam PP 71/2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ia juga menyampaikan bahwa di tengah dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi negara-negara dunia, perekonomian Indonesia tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02 persen, sedikit melambat dari tahun sebelumnya yaitu 5,17 persen.

 

LKPP merupakan konsolidasi 87 laporan keuangan kementerian negara/lembaga negara (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN). Oleh karena itu, Ketua BPK Agung Firman menegaskan bahwa hasil pemeriksaan LKPP ini menjadi tanggung jawab seluruh menteri/pimpinan lembaga di Indonesia. Iapun mengapresiasi seluruh menteri/pimpinan lembaga yang telah menyelesaikan dan menyampaikan LKKL Tahun 2019 secara tepat waktu kepada Menteri Keuangan di tengah kondisi bencana nonalam yang kini sedang dihadapi. 

 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas LKPP, mulai dari penyempurnaan sistem, peraturan dan kebijakan, tindak lanjut rekomendasi BPK, hingga pembentukan gugus tugas penyelesaian permasalahan penyebab opini disclaimer serta penyebab pengecualian pada kementerian/lembaga yang masih memperoleh opini WDP. 

 

Adapun pada entry meeting tersebut, dilakukan diskusi terkait penyajian nilai revaluasi aset atau hasil penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) yang disajikan LKPP. Terkait hasil reviu atas LKPP, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada video conference tersebut menyampaikan bahwa masih terdapat selisih pada hasil rekonsiliasi yang kini masih berlangsung hingga 1 April mendatang.

 

(Kominfo BPKP Pusat)

 



Share      

Berita Terkait:

29 Mei 2020 10:13:33 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Koordinasi Penyaluran BLT-DD Maluku Utara Pasca Idulfitri
26 Mei 2020 12:45:25 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
TVRI Kalbar dan BPKP Diskusikan Kerja Sama Publikasi
22 Mei 2020 12:53:01 / maluku1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Bincang Sinergi Kehumasan Pemerintah di Masa Pandemi
13 Mei 2020 15:12:59 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Serahkan Hasil Reviu LKjPP kepada Kementerian PANRB
27 April 2020 11:41:00 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Meracik Kebijakan Pembangunan Daerah Pasca Pandemi di Musrenbangda Kalbar