Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Diskusi Pengawasan Percepatan Penanganan COVID-19
26 Maret 2020 09:27:14 / kalbar1 / dibaca: 1632 kali / Kat: Audit

Pontianak (24/3) - Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 terkait penanganan infeksi COVID-19, BPKP bergerak cepat mengonsolidasikan seluruh perwakilannya se-Indonesia melalui video conference. Dipimpin langsung Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, video conference diikuti seluruh pejabat eselon satu dan dua BPKP se-Indonesia. 

Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, BPKP diamanahkan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terkait percepatan penanganan COVID-19. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala BPKP bersurat kepada seluruh Gubernur se-Indonesia agar dapat meminta pendampingan kepada Perwakilan BPKP setempat. Jenis pengawasan yang dilakukan adalah reviu atas refocussing kegiatan dan realokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19, juga audit atas pengadaan barang/jasa. Namun, dalam hal pengawasan tersebut, BPKP lebih mengedepankan pemberdayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemda setempat dengan BPKP sebagai penjaminan kualitas (quality assurer).  Apabila diperlukan reviu atau audit pun, dilakukan joint review/audit, secara bersama antara APIP dan BPKP. Kondisi ini pun menjadi ajang pembuktian kualitas terhadap level kapabilitas APIP yang telah disandang oleh masing-masing APIP.

Dalam video conference yang dipimpin oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada 23 dan 24 Maret 2020, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Dikdik Sadikin turut menyampaikan masukannya terkait pentingnya prosedur keselamatan kerja bagi personil yang ditugaskan. Menurutnya, bekerja dalam kondisi wabah tentu berbeda dengan kondisi normal. Karena itu metode bekerja pun menjadi bahasan, apakah secara online atau lapangan. Idealnya, dalam kondisi saat ini, pengawasan secara online dengan work from home adalah pilihan terbaik. Namun, terdapat beberapa kendala seperti dokumen bukti yang pada umumnya masih hardcopy, mengingat proses bisnis di Pemerintah Pusat dan Daerah masih manual. Digitalisasi dokumen membutuhkan waktu tersendiri sebelum review ataupun audit secara online dapat dilaksanakan. Sementara kondisi di luar membutuhkan kecepatan dan ketepatan hasil pengawasan.

Permasalahan lain yang juga dibahas adalah soal pembentukan harga yang tidak wajar. Sementara pemerintah pusat ataupun daerah yang akan menggunakan anggaran negara dan daerah harus berpatok pada standar harga yang wajar, sesuai aturan  yang berlaku. Pengawasan di satu sisi harus dapat menangkap realita di pasar, sementara di lain pihak juga harus dapat memberantas praktik-praktik tidak sehat, yang memanfaatkan kondisi untuk keuntungan pribadi dan atau kelompoknya. Hal ini menjadi masukan yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Atas semua masukan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berterima kasih kepada seluruh Kepala Perwakilan, dan selanjutnya akan ditampung untuk didiskusikan pemecahan permasalahannya. Selain apa yang disampaikan pada forum tersebut, karena terbatasnya waktu, Ateh juga mengharapkan setiap masukan dapat disampaikan secara tertulis.

(Kominfo BPKP Kalbar/Fajar Winarso)



Share      

Berita Terkait:

01 April 2020 13:18:51 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Bengkulu Koordinasikan Pengawalan PBJ oleh APIP Daerah
27 Maret 2020 21:55:38 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
Tata Cara Reviu PBJ terkait Percepatan Penanganan COVID-19 Rampung
27 Maret 2020 16:57:47 / jatim1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Koordinasi Percepatan Penanganan COVID-19 Prov. Jatim
27 Maret 2020 05:38:54 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Audit
Update Pengawasan Percepatan Penanganan COVID-19
26 Maret 2020 09:26:57 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Audit
BPKP Tindaklanjuti Inpres 4/2020