Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Tiga Menteri Bicara tentang Dana Desa
02 Maret 2020 10:03:13 / sumsel1 / dibaca: 517 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Palembang (28/2) - Dengan Dana Desa yang semakin tinggi dan juga berbagai macam dukungan fasilitas kepada aparat desa, Dana Desa diharapkan dapat memberikan hasil yang nyata. 

Demikian harapan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat memberikan pidatonya di depan 3.229 peserta Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa yang dilangsungkan di Dining Hall Jakabaring Sport City (JSC) Palembang.
 
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Desa dan PDT Halim Iskandar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Dadang Kurnia, serta seluruh Kepala Desa dan Camat se-Provinsi Sumatera Selatan.
 
Dalam arahannya, Sri Mulyani menggungkapkan tentang kebijakan Dana Desa dalam mendukung perekonomian nasional dan juga cara menghadapi tantangan perekonomian global. Dijelaskannya bahwa total Dana Desa tahun 2020, yaitu Rp72 T, dan Dana Desa Rp2,71 Triliun disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan untuk sekitar 2.853 desa di mana tiap desa mendapat sekitar Rp960 juta, tergantung tingkat kemiskinan yang dibagi berdasarkan formula dan aturan yang berlaku.
 
Sementara itu, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, skema pembagian Dana Desa itu tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen. Tahap pertama 40 dialokasikan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola sebagaimana pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di desa.
 
Adapun Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dalam arahannya menyebutkan dalam pelaksanaan Dana Desa, Kementerian Keuangan bertugas mengalokasikan uang, Kementerian Desa dan PDT mengarahkan pengelolaan uang, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan agar tepat sasaran.
 
Lanjutnya, hal ini dapat didukung dengan arahan tingkat pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi yang lebih berkompeten dan belajar pada desa yang telah berhasil. Hal tersebut juga akan didukung oleh pelatihan yang diberikan Kemendagri. Terkait pengawasan, APIP, kepolisian dan kejaksaan tinggi dapat mengambil peran pengawasan berdasarkan fungsinya.
 
(Humas BPKP Sumsel)


Share      

Berita Terkait:

04 April 2020 11:29:36 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Koordinasikan Penanganan COVID-19 dengan BNPB
28 Maret 2020 12:13:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Penyerahan LKPP dan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI
13 Maret 2020 10:23:13 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Koordinasi Pengawasan Pembangunan LPP Kelas III Ternate
12 Maret 2020 11:05:08 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Sumbar Ikut #MencatatIndonesia Tahun 2020
09 Maret 2020 09:47:22 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Anggota VI BPK: Pengolaan Keuangan Bukan Cuma Kejar Opini