Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Raih Predikat Sangat Memuaskan dari ANRI
28 Pebruari 2020 14:01:51 / diy1 / dibaca: 509 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Surakarta (26/2) - BPKP menduduki peringkat ke-7 dalam Penganugerahan Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 91,97 dan predikat “sangat memuaskan” untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penghargaan diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan di The Sunan Hotel Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 108 kementerian/lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima penghargaan kearsipan di seluruh Indonesia.

 

Penghargaan ANRI tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo didampingi (Plt.) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia M Taufik kepada Sekretaris Utama BPKP yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, M. Taufik menyampaikan kutipan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai arsipnya. Bangsa ini besar, jadi seluruh kegiatan harus terekam.

Penganugerahan Pengawasan Kearsipan ini diberikan berdasarkan nilai hasil pengawasan kearsipan pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya mengukur kesesuaian antara penetapan standar kearsipan di lingkungan pencipta arsip dengan peraturan perundang-udangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan ini menjadi salah satu indikator penilaian ANRI dalam evaluasi reformasi birokrasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Aspek yang dinilai meliputi kebijakan kearsipan, program kearsipan, pengelolaan kearsipan, kelembagaan, SDM kearsipan, serta sarana dan prasarana pendukung kearsipan di lingkungan BPKP.

Selain 800 peserta, Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur DIY Paku Alam X, dan sejumlah bupati dan wali kota penerima penghargaan. Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya pengelolaan arsip, khususnya yang berkaitan dengan aset pemerintah agar tidak jatuh ke pihak yang berdampak merugikan negara. Arsip yang terkait aset negara harus dikelola dengan baik. Kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat mendorong pentingnya tata kelola kearsipan berbasis elektronik. Tjahjo menambahkan agar seluruh instansi memperkuat manajemen kearsipannya meliputi penataan arsip inaktif, identifikasi arsip, penataan arsip aktif, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusunan daftar arsip aktif. Selain itu lembaga arsip daerah perlu melakukan penilaian dan akuisisi arsip statis, pengelolaan arsip statis, dan akses arsip statis.

Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya menekankan perubahan paradigma pengelolaan kearsipan. Pengelolaan arsip harus berbasis digital dan canggih. Arsip menjadi garda terdepan bangsa. Ganjar berpesan para pejuang arsip terus berkarya dan berinovasi.

Masyarakat pun harus turut meningkatkan perhatiannya terhadap dunia arsip.  “Arsip itu dicari kalau kita lagi susah, kalau lagi senang lupa tentang arsip. Contoh arsip paling modern adalah selfie,” pungkas Ganjar.

(Humas BPKP DIY/ros)

 



Share      

Berita Terkait:

04 April 2020 11:29:36 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Koordinasikan Penanganan COVID-19 dengan BNPB
28 Maret 2020 12:13:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Penyerahan LKPP dan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI
13 Maret 2020 10:23:13 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Koordinasi Pengawasan Pembangunan LPP Kelas III Ternate
12 Maret 2020 11:05:08 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Sumbar Ikut #MencatatIndonesia Tahun 2020
09 Maret 2020 09:47:22 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Anggota VI BPK: Pengolaan Keuangan Bukan Cuma Kejar Opini