Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dana Desa Tingkatkan Kualitas Krama Bali
26 Pebruari 2020 11:24:06 / adminkita / dibaca: 507 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Denpasar (25/2) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Pemerintah Daerah menggelar Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Agung Room Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur. Kegiatan diikuti oleh 800 orang peserta yang terdiri dari seluruh Kepala Desa se-Provinsi Bali.

Hadir dalam acara tersebut, Guburnur Bali yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Bali I Wayan Sutarjana, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili oleh Staf ahli Mentri Bidang Hubungan Lembaga Suprapedi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono, Inspektur Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota, Kaplores, Kejari, dan para camat se-Provinsi Bali.

Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Putu Anom Agustina selaku Ketua Panitia  dalam laporannya mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kemendagri diberikan amanah untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan secara lebih sistematis terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam percepatan penyaluaran dan pengelolaan Dana Desa guna menciptakan penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di desa.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan oleh I Wayan Sutarjana, Pemerintah Provinsi Bali melalui arah kebijakan dan program yang telah dikemas dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru” berupaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia. Visi ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.

“Selain kegiatan pembangunan sarana prasarana, Dana Desa juga dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. yang mendukung terwujudnya kualitas krama Bali yang unggul,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri mengingatkan kembali tiga arahan pokok Presiden terkait Dana Desa. Lebih jauh Akmal Malik menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan anggaran Dana Desa, maka kecendrungan potensi penyalahgunaan juga semakin besar. Oleh sebab itu, harus ada mekanisme pengawasan yang lebih tepat degan memanfaatkan dan meningkatan peran APIP dan aparatur lainnya.

Kemendagri bersama BPKP sedang mengembangkan sistem pengawasan keuangan desa yang disertai dengan aplikasi, sehingga memudahkan setiap jenjang APIP dalam melakukan pengawasan keuangan desa. Dengan penggunaan Aplikasi Siswaskeudes ini pengawasan dapat dilakukan, mulai dari database online hingga pemilihan sampling ke lokasi yang bermasalah.

Acara dilanjutkan dengan panel diskusi yang dimulai dengan pemaparan dari berbagai para narasumber, dari Kakanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budianto, yang membawakan materi "Kebijakan Dana Desa Tahun 2020". Selain itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Suprapedi dengan materi "Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020", Kasubbag Evaluasi Hasil Pengawasan Kemendagri Rivai, dengan paparannya  "Pengawasan Dana Desa Berbasis Siswaskeudes", serta dari Perwakilan BPKP Provinsi Bali GAA Mahasanti dengan materi Pengawalan Akuntabiltas Keuangan Desa .

Dalam paparannya, Mahasanti menyampaikan bahwa pengembangan aplikasi Siskeudes membantu desa dalam mengelola keuangan agar lebih akuntabel. Aplikasi siskeudes juga sudah dapat digunakan sebagai input aplikasi lain, seperti online monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), serta aplikasi Siswaskeudes yang sedang dikembangkan bersama dengan Kemendagri.



Share      

Berita Terkait:

04 April 2020 11:29:36 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Koordinasikan Penanganan COVID-19 dengan BNPB
28 Maret 2020 12:13:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Penyerahan LKPP dan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI
13 Maret 2020 10:23:13 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Koordinasi Pengawasan Pembangunan LPP Kelas III Ternate
12 Maret 2020 11:05:08 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Sumbar Ikut #MencatatIndonesia Tahun 2020
09 Maret 2020 09:47:22 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Anggota VI BPK: Pengolaan Keuangan Bukan Cuma Kejar Opini