Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Hitung Mundur Peluncuran Siswaskeudes untuk APIP Daerah
14 Pebruari 2020 13:55:28 / adminkita / dibaca: 113 kali / Kat: Siswaskeudes
Jakarta (14/2) - Pemerintah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp72 triliun dalam APBN 2020. Jumlah ini meningkat dari alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp70 triliun. Semakin meningkatnya jumlah Dana Desa tersebut, tak pelak tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pun makin tinggi. BPKP berperan secara aktif dalam pengawalan akuntabilitas keuangan desa, baik dari sisi assurance maupun consulting. Setelah Siskeudes yg telah terimplementasi di desa-desa hingga 95,06% per 31 Januari 2020, kini giliran Siswaskeudes yang akan membantu APIP Daerah dalam mengawasi keuangan desa dan organisasi perangkat daerah (OPD) seluruh Indonesia.
 
Timpangnya jumlah desa di seluruh Indonesia yg harus diawasi dan kondisi ideal APIP yg belum tercapai dari sisi kuantitas dan kualitas, mendorong BPKP dan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk berkolaborasi dan berinovasi. Melalui pengembangan aplikasi Siswaskeudes, BPKP dan Kemendagri berharap Siswakeudes ini dapat menjadi kontribusi yg dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan oleh APIP Daerah.
 
Menjelang peluncuran aplikasi Siswaskeudes yang akan digelar di Semarang, Jawa Tengah, pada 18 Februari mendatang, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Desa BPKP menyelenggarakan Sosialiasi Siswaskeudes di Auditorium Timur Kantor Pusat BPKP. Sosialisasi ini dihadiri oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Korwas Bidang APD) dari 34 Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) BPKP, dan inspektur daerah serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang diundang atas peran aktifnya dalam pengembangan Siswaskeudes. Keempat daerah tersebut di antaranya Kabupaten Madiun, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukabumi, dan DPMD Kota Pati.
 
Dalam arahannya, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa Djoko Prihardono mengatakan bahwa dukungan dan kerja sama antara BPKP dan Kemendagri sangat dibutuhkan. "Mengingat bahwa aplikasi ini merupakan produk bersama antara BPKP dan Kementerian Dalam Negeri, maka dalam pelaksanaan implementasinya nanti tentu memerlukan dukungan kerja sama dari kedua pihak tersebut. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam upaya implementasi aplikasi ini adalah data yang diolah dalam aplikasi Siswaskeudes merupakan database kompilasi pengelolaan keuangan desa yang diambil dari database Siskeudes. Oleh karena itu, rekan-rekan Korwas Bidang APD harus dapat mendorong pemerintah daerah di wilayah kerjanya masing-masing agar dapat melakukan kompilasi keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes. Karena tanpa data kompilasi aplikasi Siskeudes tersebut, aplikasi Siswaskeudes tidak dapat dijalankan sesuai tujuannya," jelasnya.
 
Arahan tersebut menjadikan dua prasyarat implementasi Siswaskeudes bagi pemerintah daerah, yaitu implementasi Siskeudes dan sudah dilakukannya kompilasi Siskeudes seluruh desa. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yg mewajibkan desa untuk menyusun laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa. Siswaskeudes hadir sebagai tools pengawasan keuangan daerah yang berbasis risiko dan teknik audit berbantuan komputer. Terkoneksi secara simultan dengan database Siskeudes, implementasi Siswaskeudes akan lebih efektif saat desa telah menggunakan Siskeudes secara online. Hal ini berkaitan dengan fungsi analisis dalam penentuan prioritas desa yang diaudit (integrated review) dan titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa. Melihat kebutuhan akan kapasitas database yang besar, APIP daerah harus sudah dibekali SQL Server pada perangkat kerjanya.  
 
Sejalan dengan Siskeudes yang menyederhanakan tata kelola keuangan desa, aplikasi Siswaskeudes akan memangkas waktu audit oleh APIP daerah dan membantu digitalisasi dokumentasi, serta hasil pengawasan berupa kertas kerja dan laporan dalam berbagai format. Tak hanya untuk mengawasi Dana Desa, Siswaskeudes juga berfungsi untuk mengawasi tujuh sumber pendapatan desa lainnya, yaitu Pendapatan Asli Desa, alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan, bantuan Keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan hibah serta sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
 
Capaian implementasi Siskeudes yang tinggi menunjukkan tingginya komitmen daerah dalam mewujudkan akuntabilitas desa. Kini dengan Siswaskeudes, cita-cita akuntabilitas Indonesia tidak sekadar kata-kata. Siap menyambut Siswaskeudes?
 
(Kominfo BPKP/nk/dia/adi)


Share      

Berita Terkait:

19 Pebruari 2020 14:31:34 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Siswaskeudes
Siswaskeudes Resmi Diluncurkan