Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Tiga Pilar Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
14 Pebruari 2020 13:54:36 / sulbar1 / dibaca: 649 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Mamuju (13/02) - Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Hasoloan Manalu menjadi narasumber pada acara live “Bincang Malaqbi” di TVRI Sulbar, membahas Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi BPKP yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Edukatif, Preventif, Represif.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu memenuhi undangan Kepala Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sulawesi Barat untuk menjadi narasumber pada program  "Bincang Malaqbi" di Studio TVRI Mamuju. Program  "Bincang Malaqbi" merupakan salah satu acara talk show unggulan yang disiarkan secara langsung (live) di TVRI setiap hari Senin-Kamis mulai pukul 10.00 WITA. Program TV ini membahas beragam topik seputar pemerintahan, pembangunan, masalah sosial, ekonomi dan lain-lain, termasuk di dalamnya tentang pengawasan internal pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, TVRI juga mengundang pihak Polda Sulbar yang menghadirkan Kanit I Kasubdit III Tipikor Diskrimsus Polda Sulbar Kompol Bagus Suryo Wibowo. Kali ini acara yang dipandu Imelda Adhiyanti mengusung tema strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi BPKP dengan 3 pilar, yaitu edukatif, preventif, represif.

Pada awal acara, Hasoloan Manalu menjelaskan bahwa penyebab korupsi ada tiga, yaitu adanya peluang, niat dan rasionalisasi. Peluang dapat timbul disebabkan kurangnya pengendalian dari organisasi atau pimpinan. Niat untuk melakukan korupsi dapat timbul karena banyak faktor, salah satunya gaya hidup mewah yang mendorong orang untuk memenuhi keinginannya dengan membeli barang-barang mahal, sehingga timbul niat untuk korupsi. Rasionalisasi ini timbul pada saat seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, namun dianggap wajar atau biasa. Anggapan sudah biasa, lama-kelamaan akan menjadi budaya atau kebiasaan.

Hasoloan Manalu mengatakan bahwa BPKP memiliki strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui tiga pilar yaitu dukatif, preventif dan represif. Manalu menjelaskan bahwa BPKP telah melaksanakan strategi edukatif melalui penyadaran terhadap masyarakat tentang korupsi, akibat dari korupsi, dan hal-hal apa saja yang termasuk korupsi, sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi dan memiliki sikap anti korupsi. Strategi edukatif antara lain dilakukan melalui sosialisasi anti korupsi dan pembentukan masyarakat pembelajar anti korupsi (MPAK).

Strategi preventif berupa control (pengendalian). Upaya yang dilakukan oleh BPKP berupa pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bimbingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilaksanakan agar pengendalian dapat diimplementasikan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. BPKP telah melaksanakan bimbingan dalam hal pengendalian melalui bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, pelaporan keuangan daerah dan sebagainya. Bimbingan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan antara lain melalui pendampingan implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Selain itu, BPKP juga melakukan bimbingan pengelolaan dana desa melalui pengembangan dan implementasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Apabila pengendalian sudah dilakukan dari tahap perencanaan hingga petanggungjawaban, maka korupsi dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.  

Strategi represif berupa kerja sama dengan aparat penegak hukum melalui audit investigatif, audit penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli, baik kepada penyidik maupun di dalam persidangan.

Hasoloan Manalu menambahkan, bahwa dewasa ini telah berkembang tentang teori pengendalian three line of defense yaitu sebuah instansi/institusi memiliki tiga lini pertahanan. Lini pertahanan pertama ada pada operasional instansi tersebut, contohnya yaitu pimpinan dan karyawan. Apabila lini pertama ini tangguh, makan peluang korupsi akan kecil. Lini kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan atau hukum. Lini ketiga adalah audit internal atau aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Lini pertahanan ketiga ini baru digunakan apabila lini pertama dan kedua bocor atau tidak kuat. Peran APIP di lini pertahanan terakhir ini adalah melakukan audit, memberikan saran/rekomendasi perbaikan pengendalian, dan perbaikan manajemen risiko.

Sebagai lini pertahanan terakhir, APIP harus memiliki kapasitas dan kapabilitas serta mampu berperan optimal. Hasoloan Manalu mengatakan bahwa optimalisasi peran APIP harus dari dua sisi. Sisi pertama adalah bagaimana kapabilitas APIP semakin meningkat termasuk sarana, prasarana, dan SDM-nya. Selanjutnya adalah tata kelola. Sebagai contoh, saat audit kinerja, APIP harus memiliki pedoman audit kinerja, harus dilakukan oleh auditor yang telah berseritikasi atau telah mengikuti audit kinerja. Selanjutnya pelaksanaan penugasan aduit kinerja harus mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU), rekomendasi ditindaklanjuti, dan dilakukan reviu berjenjang. Lalu sisi kedua harus ada komitmen dari pimpinan daerah untuk mengoptimalkan peran mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Di ujung penjelasannya, Hasoloan Manalu mengutarakan pesan  tentang pencegahan korupsi yang dikutip dari istilah yang sering diungkapkan oleh Aa’ Gym "dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal kecil, dan dimulai saat ini juga, bukan nanti".

(Humas BPKP Sulbar/IM)



Share      

Berita Terkait:

20 Pebruari 2020 08:19:43 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Meramu Timgab untuk Akselerasi Penyelesaian Kasus
14 Pebruari 2020 18:50:17 / maluku1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Rembuk BPKP Maluku, Polres dan Kejari Maluku Tengah Tangani Kasus Tipikor
07 Pebruari 2020 10:28:17 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Cegah Fraud, RSBP Batam dan BPKP Sosialisasikan FCP
24 Januari 2020 12:21:21 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP Bengkulu Kenalkan Pengawasan Lewat Dialog di RBTV
24 Januari 2020 10:19:33 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi