Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Komitmen Bersama Tingkatkan SPIP di NTT
14 Pebruari 2020 13:20:07 / ntt1 / dibaca: 1193 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Kupang (6/2) - Bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dilangsungkan penandatanganan komitmen bersama peningkatan SPIP, Kapabilitas APIP dan upaya pencegahan korupsi di NTT. Kegiatan yang dikemas dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama pimpinan daerah di wilayah NTT dalam penguatan penyelenggaraan SPIP melalui Program Prioritas Daerah (PPD), meningkatkan Kapabilitas APIP mencapai level 3 di Tahun 2020, dan meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Kegiatan ini diikuti oleh 24 orang yang merupakan Sekretaris Daerah, Inspektur, Inspektur Pembantu, dan staf pada perangkat daerah di wilayah NTT.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Iwan Agung Prasetyo dalam sambutannya menekankan bahwa dalam mencapai tujuan organisasi terdapat risiko yang harus dikelola, sehingga perlu adanya manajemen risiko pada setiap proses tata kelola pemerintahan terutama atas risiko fraud.

Koordinator Pengawasan Bidang APD Fahmi Kurniawan dalam materinya terkait Peningkatan Penyelenggaraan SPIP menekankan bahwa dalam rangka mencapai level 3, baik SPIP maupun Kapabilitas APIP, Perwakilan BPKP NTT menerapkan strategi dengan pendekatan program prioritas daerah yang bertujuan mendapatkan outcome berupa peta proses bisnis PPD dan rencana antisipasi risiko.

Pada materi lain, Auditor Madya BPKP Risnandar menekankan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam peningkatan kapabilitas APIP. Di antaranya, APIP belum melaksanakan audit kinerja, perencanaan pengawasan yang belum berbasis risiko, pelaksanaan kegiatan pengawasan belum didukung dengan pedoman dan APIP belum menjadi partner OPD dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh OPD.

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi H.Y. Hardito dalam materinya menyampaikan tiga pilar pencegahan dan penanggulangan korupsi, di antaranya melalui edukatif, preventif dan represif. Edukatif, yaitu upaya meningkatkan kepedulian individu di dalam dan di luar organisasi untuk mendorong peran serta memerangi fraud, preventif upaya mencegah, menangkal, dan mendeteksi fraud secara dini melalui serangkaian kegiatan, dan represif yaitu segera mendeteksi, mengungkap fakta kejadian, dan menindaklanjuti sesuai ketentuan. Pelaksanaan focus group discussion (FGD) berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari antusias peserta dalam mengikuti kegiatan, banyaknya pertanyaan dan diskusi yang berlangsung.



Share      

Berita Terkait:

17 Maret 2020 07:22:09 / aceh1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kerja Sama Peningkatan Kapabilitas APIP Pemkot Sabang
16 Maret 2020 10:45:53 / sulteng1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Sulteng dan Bank Sulteng Genjot Penerapan SP2D Online
19 Pebruari 2020 14:18:24 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Bengkulu dan Kanwil Kemenkumham Bersinergi Kuatkan Tata Kelola
13 Pebruari 2020 09:03:16 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Sinergi BPKP Bengkulu dan Polda Tingkatkan Akuntabilitas
13 Pebruari 2020 09:00:20 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kerja Sama BPKP Sumbar dan TVRI