Sinergi BPK RI-BPKP Jatim dalam Kawal Akuntabilitas

Surabaya (22/1) - Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Alexander Rubi Satyoadi dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka sepakat akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi membangun harmoni dan sinergi untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara/daerah di wilayah Provinsi JawaTimur.

Sehari setelah dilantik, Alexander Rubi melakukan kunjungan ke Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur didampingi Kabag TU dan para Koordinator Pengawasan. Harry Purwaka didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Pujo Sumekto menerima dan menyambut dengan baik kunjungan tersebut. Maksud kunjungan tersebut, adalah dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur terutama dalam pengawalan akuntabilitas keuangan di lingkup pemerintah daerah se-wilayah Provinsi JawaTimur.

Dalam pertemuan tersebut, banyak hal yang didiskusikan antara lain struktur organisasi kedua institusi, potret akuntabilitas pemerintah daerah di Jawa Timur dengan masih adanya kejadian OTT, terkait hubungan dengan pemberian opini atas LKPD, termasuk hubungan antara penilaian Sistem Pengendalian Internal dalam pemberian opini tersebut. Diskusi pun akhirnya mengarah ke catatan permasalahan opini WDP pada beberapa Pemerintah Daerah.

Alexander Rubi menyampaikan bahwa sesuai tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai APIP akan melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah melalui bimbingan teknis/asistensi/pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, dengan dua pilar utama yaitu melalui peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 dan Peningkatan Kapabiltas APIP Level 3. 

Harry Purwaka berharap agar BPKP bisa terus mendampingi, membimbing dan membina pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/D, BLU/BLUD melalui penerapan system informasi dan GCG. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, melalui SIMDA mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, sehingga pengelolaan keuangan di pemerintah daerah menjadi semakin baik, transparan dan akuntabel. Ia mengapresiasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang selama ini baik dalam mengawal akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sehingga dalam tahun 2019 terdapat 36 dari 39 Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP.

Sejalan dengan harapan tersebut, Alexander menyatakan siap untuk mendampingi K/L/P/BUMN/D/BLU/D. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur juga telah dan akan terus melakukan pembinaan kepada Inspektorat di Jawa Timur untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah. Alexander dan Harry sepakat akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi membangun harmoni dan sinergi untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara/daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.