Khofifah: Saya Mau Pecah Telur Level 4

Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah Alexander Rubi Satyoadi sebagai Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Didik Krisdianto yang mewakili Pelaksana Tugas Kepala BPKP, Forum Pimpinan Daerah Jawa Timur, Kepala BPK Provinsi Jawa Timur, para Kepala Instansi Vertikal, para Kepala OPD Pemprov. Jawa Timur, para Pimpinan BUMN dan BUMD, bupati dan wali kota, dan Inspektur Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Khofifah yang merupakan gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini, meminta kepada Alexander Rubi yang baru saja dilantik untuk mengawal Pemprov Jawa Timur secara dekat dan kuat. “Saya mohon kepada pak Rubi selaku Kaper BPKP Prov. Jatim untuk bisa mengawal Pemprov Jawa Timur secara dekat dan kuat, memberi penguatan mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, monitoring dan evaluasinya juga selalu diawasi, serta ada feedback-nya sehingga kinerja aparatur kami tidak sekadar administratif,” ujar Khofifah.

Khofifah juga mengungkapkan tekadnya dalam peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP agar Pemprov. Jatim mampu meningkatkan tata kelola dan pengeloaan adminitrasi keuangan yang terus meningkat sehingga dapat meraih maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 4, sekaligus pencapaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 4. “Seluruh tim dari Pemprov Jatim, seluruh Bupati/Walikota se-Jatim, seluruh OPD, seluruh auditor dan KPA serta PPK mari kita sepakat kalau hari ini kita ingin ‘pecah telur’ di level 4. Jadikan ini sebagai bentuk upaya untuk berlomba-lomba menuju kebaikan,” tegas Khofifah.

“Saya minta kepada Kepala BPKP agar kami bisa mendapat penguatan sistem pengawasan internal kami sehingga kita bisa naik kelas ke level 4. Dengan demikian harapannya ada provinsi yang pecah telur di level 4, yaitu Jawa Timur,” ungkap orang nomor satu di Jatim ini. Khofifah juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk biro baru, yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang akan menyiapkan e-catalog lokal serta memperpendek span of control pada proses PBJ. Untuk itu diharapkan adanya pendampingan yang lebih dekat dan kuat oleh Perwakilan BPKP Jawa Timur.

Sementara itu Didik Krisdianto mengatakan, sebanyak 30 Pemda dari 39 Pemda di Provinsi Jawa Timur telah mampu mencapai maturitas SPIP level 3. Sebanyak 39 Pemda mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019. Sampai Desember 2019, terdapat 5 Pemda yang kapabilitas APIP-nya telah mencapai Level 3, yaitu Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Sumenep. Ke depan, implementasi SPIP akan ditargetkan lebih terintegrasi dengan pelaksanaan program nasional. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan dampak kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami mengharapkan dukungan dari Ibu Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk terus mengawal isu-isu strategis sesuai arahan Presiden. Selain itu, kami berharap Ibu Gubernur tidak segan meminta bantun dan kontribusi BPKP dalam hal pengawasan maupun pengawalan terkait pelaksanaan program pembangunan daerah,” tukas Didik.

Untuk penghargaan pencapaian Kapabilitas APIP level 3 diberikan kepada 4 Kabupaten di Jatim, yaitu Bondowoso, Sumenep, Lumajang dan Banyuwangi.