Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Bengkulu Kenalkan Pengawasan Lewat Dialog di RBTV
24 Januari 2020 12:21:21 / bengkulu1 / dibaca: 346 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Bengkulu (23/1) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto berkesempatan menjadi narasumber dalam acara “Selamat Pagi Bengkulu” yang disiarkan langsung oleh RBTV Camkoha. Tema yang diangkat adalah “Pengawalan BPKP untuk Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Bengkulu yang Lebih Baik”.

Acara yang dipandu oleh 2 orang host tersebut diawali dengan pertanyaan seputar profil Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Iskandar yang merupakan putra asli Bengkulu menceritakan secara singkat mengenai profil dirinya. Masuk ke sesi diskusi, beberapa pertanyaan yang dibahas antara lain, tupoksi BPKP, perbedaan kewenangan antara BPKP dan BPK, dan juga pengawasan seperti apa yang bisa diberikan oleh BPKP. Iskandar menjelaskan asistensi yang diberikan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern atau Governance, Risk, and Control (GRC). Termasuk di dalamnya pemberian atensi atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.  Contohnya adalah asistensi penyusunan laporan keuangan dan asistensi penyusunan LKPJ Kepala Daerah.

Selain itu, dibahas pula peran BPKP dalam memberantas KKN oleh Iskandar, bahwa BPKP mempunyai metode dalam pemberantasan KKN, yaitu secara mandiri dan kolaborasi dengan instansi lainnya. Secara mandiri BPKP melaksanakan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat SPIP di setiap instansi pemerintah di Bengkulu dan penerapan strategi pencegahan kecurangan di instansi.

Untuk kolaborasi dengan instansi lainnya, BPKP bekerja sama dengan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Khusus dengan KPK, BPKP berkerjasama dalam lingkup pencegahan tindak pidana korupsi.

Terakhir, Iskandar menyebutkan bahwa kegiatan audit terhadap BPJS yang dilakukan BPKP pada periode Desember 2018–Maret 2019 merupakan permintaan dari Menteri Keuangan. Cakupan audit yang dilakukan meliputi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di Provinsi Bengkulu. Hasil audit kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebiijakan terkait dana jaminan sosial kesehatan di BPJS Kesehatan.

(Tim Humas Bengkulu/Yuni)



Share      

Berita Terkait:

14 Pebruari 2020 18:50:17 / maluku1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Rembuk BPKP Maluku, Polres dan Kejari Maluku Tengah Tangani Kasus Tipikor
14 Pebruari 2020 13:54:36 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Tiga Pilar Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
07 Pebruari 2020 10:28:17 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Cegah Fraud, RSBP Batam dan BPKP Sosialisasikan FCP
24 Januari 2020 10:19:33 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
11 Desember 2019 16:39:17 / sultra1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
KPK dan BPKP Perkuat APIP