Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penyerahan DPA SKPD Pemprov Papua Barat
24 Januari 2020 12:10:14 / papuabarat1 / dibaca: 379 kali / Kat: APBN

Manokwari (23/1) - Bertempat di Meridien Ballroom Hotel Aston Niu Manokwari, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Riki Antariksa didampingi Pengendali Teknis (Dalnis) APD Budiarto menghadiri acara Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020. Selain Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, turut hadir pada acara tersebut Gubernur Papua Barat, Pimpinan DPR Papua Barat, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Pimpinan Perbankan, serta para staf yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Acara diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Papua Barat mulai pukul 10.30 WIT. Selanjutnya, Kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandatangani pakta integritas, serta penyerahan DPA oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Dalam sambutannya, Dominggus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan SKPD yang telah menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh selama tahun 2019 serta mengajak untuk senantiasa melaksanakan tugas dan pengabdian secara baik serta bertanggung jawab guna mewujudkan visi daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022, yakni “Mari Bersama Kita Membangun dengan Hati, Mempersatukan dengan Kasih, Menuju Papua Barat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

“Sekali lagi saya minta kepada Pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran untuk melaksanakan APBD Tahun 2020 dan kewajiban pertanggungjawaban APBD 2019 dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan senantiasa memegang prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas sesuai pakta integritas yang baru saja Saudara tandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan secara penuh tanggung jawab serta menghindari terjadinya penyimpangan,” tegas Dominggus.

Untuk diketahui bersama, APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2020 mencapai Rp9,3 triliun, tersebar dalam 48 DPA SKPD, dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan di Provinsi Papua Barat, termasuk di dalamnya bagian dana transfer kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, mencakup tujuh urusan wajib pelayanan dasar, tiga belas urusan wajib bukan pelayanan dasar, enam urusan pilihan, dan 24 urusan pemerintah fungsi penunjang, sesuai prioritas pembangunan daerah yang telah disinkronkan dengan kebijakan tahun 2020.

(Tim Humas Pabar)



Share      

Berita Terkait:

31 Januari 2020 12:57:43 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: APBN
BPKP SulSel Kawal Penyusunan RAB RSUD Salewangang Maros
15 Januari 2020 10:30:52 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: APBN
DPA Bukan Sekadar Belanja
21 Juni 2019 10:00:52 / adminkita / dibaca: kali / Kat: APBN
Komisi XI DPR RI Setujui Pagu Definitif BPKP