Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Tantangan Opini WTP
22 Januari 2020 10:23:19 / malut1 / dibaca: 481 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Ternate (21/01) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Rizal Suhaili menyampaikan bahwa masih terbuka  ruang yang cukup besar untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Terlihat dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari penerimaan pajak daerah di bawah 50 persen serta besarnya potensi pajak yang belum dioptimalkan. Menurut Rizal Suhaili diperlukan upaya untuk optimalisasi pendapatan seperti pemanfaatan sistem informasi manajemen pengelolaan pendapatan daerah serta membuat petunjuk penyusunan data potensi PAD dan kebijakan tentang ketentuan umum pajak daerah, tata cara penatausahaan pajak dan retribusi daerah serta pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.

“Peran BPKP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Daerah” adalah tema Rakor yang diselenggarakan DJPb Provinsi Maluku Utara yang disampaikan Rizal Suhaili pada Rakor Keuangan Daerah di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Malut. Selain BPKP, narasumber pada acara tersebut adalah Kepala Sub Auditorat BPK Malut Warsaya, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb Malut Fitra Riadian, dan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran DJPb Malut Raymond Jackson Effendy.

Rakor dibuka oleh  Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara Bayu Andy Prasetya. Dalam sambutannya Bayu menuturkan bahwa terdapat korelasi positif antara kualitas pengelolaan keuangan dengan kualitas laporan keuangan. Jadi apabila pelaksanaan APBD berupa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik, maka seharusnya akan tercipta laporan keuangan yang baik pula. Kemudian rakor dilanjutkan dan dimoderatori oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Gunawan Supriyanto.

Warsaya menyampaikan materi "Mendorong Pengelolaan Daerah yang Berkualitas melalui Hasil Pemeriksaan yang Bermanfaat". Warsaya memberikan arahan kepada Pemda agar menyampaikan LKPD 2019 unaudited paling lambat pekan kedua bulan Maret 2020. Ia juga mengingatkan adanya hari besar yang berpotensi menggeser jadwal pemeriksaan LKPD, baik dari sisi Pemda maupun dari sisi pemeriksa serta hindari terjadinya temuan yang berulang.

Fitra Riadian menerangkan pentingnya meningkatkan kemampuan SDM Pemda dalam menghasilkan laporan yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan SDM Pemda dalam mengerjakan laporan. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara menawarkan program KUE APEM (Kelas Untuk Edukasi Akuntansi bagi Pemula). Pada pemaparan terakhir, Raymond Jackson Effendi menerangkan tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Dalam paparannya, ia memberikan saran kepada Pemda untuk lebih memperhatikan peruntukan hibahnya yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat maupun BUMN, baik dari segi peraturan maupun dari segi kegunaan. Selanjutnya, Rakor diisi dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan sesi foto bersama.

(Tim Humas Malut/April)

 



Share      

Berita Terkait:

06 Pebruari 2020 15:04:10 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP SulSel Raih Dua Penghargaan
18 Desember 2019 10:37:36 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Bank Indonesia Prov. Maluku Utara Iklim Investasi Kondusif
18 Oktober 2019 19:03:13 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Bukti Komitmen Kemenlu RI terhadap Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
17 September 2019 10:25:04 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Komisi XI DPR RI Sahkan Pagu Anggaran BPKP
10 September 2019 08:33:34 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Pererat Koordinasi dengan Mapolda Sumatera Barat