SPIP Bukan Sistem Formalitas

Berperan sebagai narasumber, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyampaikan bahwa seringkali kita terjebak dalam pekerjaan yang sangat teknis dan rutin sehingga seringkali pula kurang memperhatikan aspek-aspek, seperti laporan kegiatan, laporan keuangan, dan reformasi birokrasi. Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diakui merupakan salah satu sistem agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Ia mengingatkan peserta mengenai SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap  peraturan perundang-undangan.

Sebelum membuka acara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi menyampaikan bahwa SPIP bukan hanya sekadar formalitas untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus dapat diterapkan dalam suatu budaya pengendalian yang jadi bagian dari budaya kerja organisasi. "Oleh karena itu, saya harap kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan se-Provinsi Gorontalo untuk dapat menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh sehingga program kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta pertanggungjawaban keuangan dan kinerja menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan," ujarnya.