Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Interoperabilitas Aplikasi E-Government Tingkatkan Pengendalian Intern
05 Desember 2019 09:25:34 / sakd1 / dibaca: 1031 kali / Kat: SIMDA

Jakarta (3/12) - Sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerah menerapkan sistem manajemen pemerintah daerah yang terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPKP menggelar Workshop "Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Interoperability Aplikasi E-Government, Tahap I  Regional Timur". Acara yang diadakan pada 2-3 Desember 2019 di Hotel Mercure-Ancol Jakarta ini mengundang peserta dari Pemda Pengguna SIMDA Keuangan dan Perwakilan BPKP Wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Workshop yang dihadiri oleh 548 peserta ini diisi oleh narasumber dari Tim Pengembang Aplikasi SIMDA, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Bank Papua. Selama 2 hari, para peserta memperoleh materi, di antaranya mengenai kapabilitas aplikasi-aplikasi e-government untuk berfungsi dengan sistem lain (interopabilitas), seperti interkoneksi Kode Billing Pajak dari Billing System DJP dengan SIMDA Keuangan, interkoneksi NTPN dan billing system dengan SIMDA Keuangan, Informasi Keuangan Daerah SINERGI, penguatan tata kelola penerimaan negara, dsb.

Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) membuka acara dengan menyampaikan bahwa terbitnya beberapa regulasi baru terutama Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), maka  sistem administrasi pemerintah atau sistem layanan publik harus memenuhi prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Selain itu, dalam penyelenggaraan SPBE juga ditekankan aspek-aspek berbagi pakai infrastruktur, berbagi pakai data dan informasi, berbagi pakai aplikasi, dan integrasi layanan.

Integrasi antar aplikasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang sangat dibutuhkan dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Ia juga mengungkapkan bahwa BPKP telah mengembangkan aplikasi yang terintegrasi  antara Sistem Perencanaan Daerah, Sistem Keuangan Daerah, dan Sistem Kinerja Daerah. Selain integrasi antar aplikasi SIMDA, SIMDA Keuangan juga telah terkoneksi dengan aplikasi yang dikembangkan oleh instansi lain, seperti dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, LKPP, TASPEN, serta Perbankan Daerah dan Nasional, untuk peningkatan pengendalian dan pengawasan yang lebih luas.(/Rief, Humas BPKP)



Share      

Berita Terkait:

24 Januari 2020 09:04:59 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
SIMDA Integrated Kabupaten Kepulauan Anambas
16 Januari 2020 11:34:26 / sultra1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Piramida Kinerja, Panduan Tingkatkan Kinerja Pemda
13 Desember 2019 10:07:37 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
BPKP dan Bank Kaltimtara Integrasikan SIMDA dengan CMS
13 Desember 2019 09:13:18 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
SIMDA Integrated Pangkas Inefektivitas Sistem
12 Desember 2019 14:04:41 / sultra1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
SIMDA Perencanaan Dukung Capaian Tujuan Pemda