Agar Akuntabel, Harus Ada Perubahan Tata Kelola

Bupati Siak berharap peran pemerintah desa akan lebih efektif dan efisien, serta dapat mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya mengingat jumlah dana yang dikelola cenderung semakin meningkat. Implementasi aplikasi Siskeudes yang saat ini telah 100% diterapkan di Provinsi Riau diharapkan dapat membantu para penghulu dalam mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat terhindar dari jeratan hukum. Pemerintah Kabupaten Siak juga telah mendorong pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa antara lain dengan menginstruksikan kepada Para Penghulu untuk mempublikasikan setiap anggaran desa di papan pengumuman kantor kepala desa, membentuk tim pendampingan TP4P terhadap pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan dan setiap program yang ada di desa, dan melakukan monitoring kerja sama antara Kapolri dengan Kemendagri dan Kementerian Desa sehingga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran desa dengan baik dan tepat sasaran.

Komisi XI DPR RI Jon Erizal yang juga hadir sebagai narasumber menyoroti transparansi pendapatan di daerah di samping transparasi pengelolaan belanja. Ia berharap agar BPKP dan BPK dapat mengawasi sistem penerimaan di daerah. Menurutnya, potensi desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi besarannya berbeda-beda. Melalui acara workshop tersebut, Ia berharap dapat menjadi jembatan bagi pemerintah desa dengan pemerintah pusat untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pemerintah pusat dapat menyusun kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan.

Terkait Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa BPKP Djoko Prihardono menyampaikan bahwa untuk berakuntabilitas harus ada perubahan. BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan berupaya memberikan sumbangsih dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. BPKP menjalankan fungsi peran preventif. Di samping berperan sebagai watchdog, BPKP juga berperan sebagai consultant yang menjalankan fungsi konsultasi melalui bimbingan teknis sehingga dituntut untuk memberikan masukan-masukan inovatif.

Djoko juga mengungkapkan 92,71% desa di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan Siskeudes, sementara 7,29% desa masih belum mengimplementasikan Siskeudes akibat terkendala masalah jaringan komunikasi data. Untuk wilayah Riau, 100% desa mengimplementasikan Siskeudes dan 95,91% sudah melakukan kompilasi di seluruh kabupaten. BPKP terus melakukan inovasi dan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga lain untuk mengembangkan aplikasi Siskeudes yang membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam workshop ini juga menghadirkan narasumber dari Ditjen Bina Desa Kementrian Dalam Negeri Nasrullah yang memaparkan fasilitasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa. Selain itu, juga menghadirkan narasumber dari BPK RI Perwakilan Riau Golden Victor Vica Roy Saragih yang membahas tentang Strategi Keuangan Desa. ****

Humas BPKP Riau / Setia Hadi Pranoto