Evaluasi Implementasi Siskeudes di Kab. Sumba Barat

Pada workshop yang diikuti oleh 100 orang peserta ini, Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni menekankan bahwa prioritas Dana Desa tidak hanya untuk membiayai pembangunan infrastrukur saja, namun juga untuk pemberdayaan masyartakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Ia pun berpesan akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Narasumber kegiatan ini, yaitu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Hasoloan Manalu, Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Subauditorat NTT II Beben Adna Bokim, Kepala Kepolisian Daerah NTT yang diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Sumba Barat IPTU Jimmy Oktovuanus Noke, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Y. Jefrison Dapamerang, dengan moderator Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat Andri Wilson Tagu Dade.

Hasoloan menjelaskan peran pengawalan BPKP atas pengelolaan keuangan desa yang meliputi kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dan BUMDes, fasilitasi peningkatan kompetensi SDM pemda dan desa, pengembangan aplikasi Siskeudes, serta memberi masukan kepada regulator. Hasoloan juga mengulas tentang Aplikasi Siskeudes dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, manfaat aplikasi tersebut, serta pengembangan Siskeudes ke depan.

Narasumber berikutnya, Jimmy Oktovuanus mengulas peran penting kepolisian dalam mengawal dana yang dikelola desa dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Adapun Jefrison memaparkan potret Dana Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 dan prioritas Kabupaten Sumba Barat Tahuin 2020. Selanjutnya, Beben Adna menekankan peran BPK RI terkait pengawasan pengelolaan keuangan Dana Desa salah satunya mendorong pengelolaan keuangan desa transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien. Tak terlewat, Ia pun menjelaskan beberapa permasalahan dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh BPK.

(Humas NTT)