Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Impact Evaluation untuk Akuntabilitas Pembangunan Nasional
02 Desember 2019 15:15:38 / adminkita / dibaca: 3534 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Bekasi (27/11) – Adanya komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan nasional, mendorong BPKP untuk melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dengan hasil pengawasan yang tidak hanya berada di level output. Dalam rangka mewujudkan fungsi tersebut, BPKP menyelenggarakan Workshop “Evaluasi Kebijakan untuk Pengawasan Lintas Sektoral atas Program Prioritas Pembangunan Nasional bagi para pegawai di lingkungan BPKP”.

Workshop Sesi 1 yang diikuti oleh 25 orang peserta ini berlangsung selama dua hari pada 27-29 November 2019 dengan menghadirkan narasumber dari lembaga riset Intitute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto membuka secara resmi workshop yang dilaksanakan di Topaz Room Hotel Ibis Styles Bekasi ini. Ia menyampaikan beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan oleh BPKP, di antaranya pengawasan internal yang dapat mengaitkan kontribusi strategi penguatan efektivitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP pada pencapaian tujuan program. “Selain itu, simpulan pengawasan diharapkan dapat mengaitkan capaian program pembangunan,” ujarnya. Ernadhi juga mengingatkan para peserta pentingnya perencanaan pengawasan yang integratif yang berfokus pada pengawalan program. Di akhir sambutannya, Ia berpesan agar konsisten dengan Perpres 192 Tahun 2014 untuk dapat menjawab apa yang diinginkan pemerintah.

Narasumber pertama, Ariyo dari INDEF memaparkan overview mengenai Impact Evaluation. Impact Evaluation dinilai penting untuk mengetahui seberapa besar impact dari sebuah program/kebijakan sehingga dapat menghindarkan kita dari proyek yang tidak efektif. Di samping itu, Impact Evaluation juga dapat memberikan akuntabilitas dan sebagai panduan dalam menjalankan program pemerintah.

Pembahasan mengenai perancangan evaluasi kebijakan dikupas lebih lanjut oleh narasumber dari J-PAL, mulai dari Theory of Change (Teori Perubahan) hingga metode impact evaluation. Selain mendapatkan materi, para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk merancang dan mendiskusikan pengawasan lintas sektoral dengan mengimplementasikan pengetahuan analisis dampak yang telah didapat. Ditutup oleh Direktur Pengembangan SDM dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto, Ia berpesan agar ke depannya informasi yang diperoleh para auditor dapat diolah dengan lebih baik dan lebih concise. Pengetahuan yang didapat pada pelatihan ini akan bermanfaat bagi penerjemahan kebijakan pengawasan menjadi kebijakan teknis pengawasan di lingkungan kedeputian, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan perancangan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan terkait pengawasan lintas sektoral.

Sesi ke-2 workshop akan dilaksanakan pekan depan dengan menghadirkan The SMERU Research Institute sebagai narasumber guna membahas penyusunan Policy Brief.

 

(Tim Kominfo BPKP)



Share      

Berita Terkait:

18 Maret 2020 11:03:59 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Diklat Audit Investigatif dan PBJ bagi Inspektorat Kota Palembang
16 Maret 2020 09:51:30 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Larwasda Tahun 2020 Dorong Optimalisasi Peran APIP
16 Maret 2020 09:05:13 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Bina Kapabilitas APIP Kab. Halmahera Selatan
13 Maret 2020 15:27:11 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Rakerwasda 2020 Riau, Ancang-Ancang Pilkada dan Penanggulangan Karhutla
12 Maret 2020 10:59:45 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Pembinaan APIP Inspektorat Wilayah Sulsel