Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Bahas Aplikasi Siskeudes, Anggota DPD RI Kunjungi BPKP Sulsel
02 Desember 2019 09:26:46 / sulsel1 / dibaca: 1049 kali / Kat: Siskeudes

Makassar (25/11) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Arman Sahri Harahap didampingi para Koordinator Pengawasan (Korwas) mengadakan Rapat Kerja dengan Tim Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terkait Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Aula Kantor Perwakilan BPKP Sulsel di Makassar.

 


Rapat Kerja diikuti sepuluh Anggota Komite IV DPD RI, yaitu Novita Anakotta (Dapil Maluku), Casytha A. Kathmandu (Dapil Jateng), Ajiep Padindang (Dapil Sulsel), Habib Said Abddurrahman (Dapil Kalteng), Bambang Santoso (Dapil Bali), Amirul Tamim (Dapil Sultra), Abdul Hakim (Dapil Lampung), Chaidir Djafar (Dapil Maluku Utara), Ruben Uamang (Dapil Papua), dan Sanusi Rahaningmas (Dapil Papua Barat).

Hadir pula mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Asistensi I Aslam Patonangi, Edy Suharto yang mewakili Deputi PKD, serta Ketua dan anggota Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) wilayah Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Arman menyampaikan bahwa 2.255 desa yang ada di Sulawesi Selatan telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Namun, masih banyak desa yang belum melaksanakan best practice yang dipersyaratkan agar aplikasi Siskeudes berfungsi secara maksimal. Best practice yang dimaksud tersebut menurutnya adalah, pembentukan satgas desa, harmonisasi peraturan desa dengan Siskeudes, pelaksanaan bimtek yang efektif, pembentukan forum komunikasi pada media sosial, koordinasi dan komunikasi monitoring berkala, serta pembentukan helpdesk.

Lebih lanjut, Ia pun menjelaskan beberapa permasalahan yang menghambat penggunaan aplikasi Siskeudes, seperti adanya penggantian aparatur desa dan operator Siskeudes dan alokasi anggaran bimbingan teknis yang inefektif. Arman menginformasikan bahwa sampai tahun 2018, terdapat 2.028 desa yang telah melakukan penatausahaan dan pelaporan melalui aplikasi Siskeudes. Adapun desa yang melakukan kompilasi hanya 121 desa. Namun ada perubahan ke arah yang lebih baik pada tahun 2019 di mana dari 2.255 desa yang seluruhnya telah melakukan penatausahaan, 915 desa telah menyelesaikan laporan semester 1 dan 1.114 desa telah melakukan kompilasi.

Di akhir sambutannya, Arman berharap kunjungan anggota Komite IV DPD RI dapat memberikan tambahan semangat dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, baik yang kelola melalui APBD maupun melalui APBDes. (ipL)



Share      

Berita Terkait:

15 April 2020 16:01:48 / kalteng1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
BPKP Kalteng Optimalisasi Pendampingan Aparat Desa via Daring
16 Maret 2020 10:42:10 / babel2 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Komite IV DPD RI Apresiasi Peran BPKP
13 Maret 2020 14:59:33 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Bincang Malaqbi Bahas Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa
09 Maret 2020 09:21:02 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Jembrana Kelola Dana Desa dengan Aplikasi Siskeudes Online
05 Maret 2020 13:28:43 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Gubernur Sumut Dorong Kreativitas Penggunaan Dana Desa