Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Kawal Pengelolaan Dana Desa Manggarai
19 Nopember 2019 10:38:16 / ntt1 / dibaca: 298 kali / Kat: Siskeudes
Manggarai (13/11) - Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes Versi 2.0 dalam Tata Kelola Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Manggarai dilaksanakan di Aula Hotel Revayah Kabupaten Manggarai. Workshop diadakan dengan tujuan untuk mengefektifkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan menggunakan aplikasi siskeudes serta untuk meningkatkan wawasan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa bagi kepala desa. Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang yang merupakan camat, kepala desa dan perangkat daerah lainnya. Workshop di buka oleh Wakil Bupati Manggarai Viktor Madur.
 
 
 
Viktor dalam sambutannya menekankan bahwa prioritas dana desa tidak hanya untuk membiayai pembangunan Infrastrukur saja  namun juga untuk pemberdayaan masyartakat yang di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Viktor menekankan akan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta pengoptimalan peran pendamping desa.
 
Bertindak sebagai narasumber, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Dikdik Sadikin (mewakili Deputi PPKD BPKP), Wakil Direktur Reskrimsus Polda NTT  Dominicus Savio Yempormase (mewakili Kapolda NTT),Perwakilan BPKRI Provinsi NTT Amin Adab Bangun (mewakili Kalan BPK), dan bertindak sebagai moderator Kepala DPMD Kabupaten Manggarai Siprianus Jamun. Dikdik menyampaikan tentang pengawalan BPKP atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Tugas & Fungsi BPKP sesuai PP 60/2008, Perpres 192/2014 dan Inpres 4/2011, dalam pengawalannya difokuskan pada peran preventif terkait SDM, Bimtek konsultasi, Regulasi dan Sistem. Dikdik  juga menekankan pada peran preventif berupa sistem aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dapat diinterkoneksikan dengan Aplikasi OMSPAN Kemenkeu. Siskeudes bukanlah suatu alat untuk mengatasi semua masalah, namun merupakan alat untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa, dalam pengelolaan keuangan desa yang terpenting adalah niat, kejujuran dan integritas, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Narasumber berikutnya Dominicus mengulas tentang fungsi kepolisian dalam pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Dominicus juga menginformasikan desa-desa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berurusan dengan aparat penegak hukum. Kemudian narasumber dari BPK Amin menekankan akan pentingnya strategi pengawasan pengelolaan dana desa, dimana terdapat tujuh isu strategis atas pengelolaan dana desa yaitu: Perencanaan program/kegiatan desa tidak mempedomani indikator-indikator dalam IDM sehingga tujuan peningkatan status desa tidak tercapai, Dana desa yang dialokasikan untuk  BUM Desa belum mampu meningkatkan perekonomian desa, Penambahan desa atas pengakuan desa yang telah berdiri sebelum terbitnya UU no. 6 Tahun 2014 yang signifikan sejak disalurkannya dana desa, Tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Indeks sebagai dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa masih beragam, Perhitungan alokasi dana desa oleh kabupaten/kota belum didasarkan data yang valid dan Tindak lanjut atas hasil pengawasan APIP oleh Pemerintah Desa masih rendah (humas ntt).


Share      

Berita Terkait:

05 Desember 2019 09:10:45 / ntt1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Evaluasi Implementasi Siskeudes di Kab. Sumba Barat
02 Desember 2019 09:26:46 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Bahas Aplikasi Siskeudes, Anggota DPD RI Kunjungi BPKP Sulsel
26 Nopember 2019 11:40:11 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Kepala Desa se-Kabupaten Purworejo Ikuti Workshop Siskeudes Versi 2.0
22 Nopember 2019 09:59:37 / ntt1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Siskeudes Bantu Pengelolan Dana Desa Kab. Timur Tengah Utara
11 Nopember 2019 19:01:31 / ntt1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes Versi 2.0.2 di Pemkab Kupang