Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes Versi 2.0.2 di Pemkab Kupang
Kupang (6/11) - Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes Versi 2.0.2 dalam Tata Kelola Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Kupang dilaksanakan di Aula Hotel Sahid T-More Kupang. Tujuan diadakannya workshop adalah untuk mengefektifkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, serta untuk meningkatkan wawasan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa bagi kepala desa. Peserta yang berjumlah 200 orang merupakan camat, kepala desa, dan perangkat daerah lainnya.
.gif)
Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe dalam sambutannya menekankan bahwa prioritas Dana Desa tidak hanya untuk membiayai pembangunan infrastrukur saja, tetapi juga untuk pemberdayaan masyartakat yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jerry juga menekankan akan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta optimalisasi peran pendamping desa.
Workshop menghadirkan narasumber Ketua Komite IV DPD-RI Elviana, Anggota DPD-RI Dapil NTT Asyera Respati A. Wundalero, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Hasoloan Manalu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda NTT Dominicus Savio Yempormase, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Provinsi NTT Hendrik S. yang dimoderatori oleh Sekda Kabupaten Kupang Obet Laha.
Elviana menyampaikan bahwa konsentrasi DPD adalah pengawasan dana transfer pusat ke daerah, serta penegasan masih banyaknya kepala desa yang bermasalah akibat minimnya pengetahuan aparat desa. Di sisi lain, Asyera Rispati menyampaikan bahwa DPD Dapil NTT siap menerima keluhan demi kesejahteraan bersama.
Hasoloan dalam paparannya menyampaikan tentang pengawalan BPKP atas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP sesuai PP 60/2008, Perpres 192/2014 dan Inpres 4/2011. Hasolan juga mengulas tentang Aplikasi Siskeudes dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, manfaat menggunakan Aplikasi Siskeudes, serta pengembangan Siskeudes. Ke depan, Siskeudes akan terintegrasi dengan Aplikasi OM SPAN Kemenkeu, Sipades, Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), peningkatan fitur perpajakan dan integrasi dengan Aplikasi E-Billing, dan aplikasi Lainnya.
Narasumber berikutnya, Domicius mengulas tentang fungsi kepolisian dalam pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Hendri menyoroti peran tenaga ahli, pendamping desa, serta pendamping lokal dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan, serta pemantauan terhadap proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan workshop berjalan dengan lancar, hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti workshop, banyaknya pertanyaan, dan hangatnya diskusi yang berlangsung. (Humas NTT)
