Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kab. Banjarnegara Kawal 266 Desa Terapkan Aplikasi Siskeudes
07 Nopember 2019 09:03:40 / jateng1 / dibaca: 801 kali / Kat: Siskeudes

Banjarnegara (6/11) - Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, sebanyak 266 desa di Kabupaten Banjarnegara berkomitmen menerapkan aplikasi Siskeudes secara online Tahun 2018. Hal ini diungkapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kadispermasdes saat membuka Workshop Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.

Workshop yang mengambil tema "Sistem Tata Kelola Keuangan Desa yang Partisipatif Transparan dan Akuntabel dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0." tersebut dilaksanakan di Ruang Pendopo Kabupaten Banjarnegara. Dengan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang, workshop dihadiri para Pimpinan OPD, Sekretaris Inspektur Kabupaten Banjarnegara, staf ahli bupati, asisten sekda, Forkompida, para camat dan para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa memasuki tahun kelima UU Desa yang telah digulirkan oleh pemerintah, desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. "Dana Desa tahun 2015–2019 yang telah dialokasikan di Kabupaten Banjarnegara sangat besar dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat care dan komitmen untuk mengawal pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara agar benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa," ujarnya.

Budi menambahkan dengan implementasi aplikasi Siskeudes secara online tersebut sangat membantu dalam rangka pengelolaan keuangan desa, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga menjadikan desa sebagai basis utama pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang mengemukakan bahwa Dana Desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah selama lima tahun tersebut adalah merupakan program pemerintah untuk membangun Indonesiaa dari daerah pinggiran atau desa, supaya Indonesia lebih maju. Tujuan dari semua ini adalah untuk memberikan evaluasi kondisi pengelolaan Dana Desa di Indonesia secara umum sehingga bisa menjadi bahan masukan bagi para aparat desa supaya pengelolaan Dana Desa ke depan lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Salamat menegaskan ada dua hal yang harus dicapai dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah bagaimana supaya tujuan dana desa ini benar-benar tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memberikan informasi kepada para kepala desa bagaimana mengelola dana desa dengan baik. Yang kedua, dengan menerapkan aplikasi Siskeudes ini supaya aman dan terhindar dari berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilatarbelakangi adanya pendidikan yang berbeda dari masing-masing aparat desa sehingga belum tentu semua bisa melakakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar.

(Tim Humas BPKP Jateng Din)

 

 



Share      

Berita Terkait:

15 April 2020 16:01:48 / kalteng1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
BPKP Kalteng Optimalisasi Pendampingan Aparat Desa via Daring
16 Maret 2020 10:42:10 / babel2 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Komite IV DPD RI Apresiasi Peran BPKP
13 Maret 2020 14:59:33 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Bincang Malaqbi Bahas Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa
09 Maret 2020 09:21:02 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Jembrana Kelola Dana Desa dengan Aplikasi Siskeudes Online
05 Maret 2020 13:28:43 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Gubernur Sumut Dorong Kreativitas Penggunaan Dana Desa