Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP DIY Menerima Audiensi DPP ASPEG Indonesia
01 Nopember 2019 16:09:01 / diy1 / dibaca: 862 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Bantul (25/10) - Dewan Pengurus Pusat Advokat Spesialis Pengadaan Indonesia DPP ASPEG Indonesia melakukan audiensi ke Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta (DIY). Rombongan sebanyak tujuh orang diterima oleh Kepala Perwakilan BPKP DIY Slamet Tulus Wahyana beserta para Korwas JFA dan pejabat struktural Perwakilan BPKP DIY di ruang Rapat Kepala Perwakilan.

 

Deden selaku Koordinator Audiensi dari Bidang Advokasi menyampaikan maksud kunjungan ke Perwakilan BPKP DIY, yaitu untuk memperkenalkan dan menyampaikan eksistensi DPP ASPEG Indonesia yang belum lama lahir di Yogyakarta dan telah terbentuk kepengurusannya. Meskipun terbentuk di Yogyakarta, ASPEG Indonesia secara organisasi merupakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang berskala nasional. Kendati baru akan dideklarasikan dalam waktu dekat ini, namun telah ada tujuh daerah yang menyatakan siap untuk membentuk kepengurusan tingkat provinsi berupa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di daerah-daerah. Tujuan audiensi juga untuk koordinasi dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, khususnya di wilayah hukum DIY.

Lebih lanjut, Deden mengungkapkan bahwa organisasi ini memilih spesialis pengadaan barang dan jasa karena banyak hal yang perlu dibenahi terkait hal tersebut. Dengan hadirnya ASPEG Indonesia, diharapkan nantinya tak ada lagi pihak-pihak yang ragu dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa, serta tidak terjadi penyimpangan dalam proses pembangunan oleh pelaksana pekerjaan dan pengguna jasa, baik instansi BUMN maupun swasta.

ASPEG perlu bersinergi dengan BPKP DIY sebagai instansi pemerintah yang terkait dengan pengawasan agar program-program pembangunan pemerintah dapat dilaksanakan dengan lancar melalui pengawalan dan pendampingan pelaku pengadaan, baik litigasi maupun nonlitigasi. Di samping itu, BPKP diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan dari pengadaan barang maupun jasa.

Slamet Tulus Wahyana menyampaikan bahwa BPKP telah banyak melakukan kegiatan preventif dan represif untuk mengurangi risiko penyimpangan. Peran APIP, khususnya di daerah, cukup besar dalam meminimalisasi kecurangan yang mungkin terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. BPKP saat ini sedang aktif mendorong APIP di daerah untuk mengembangkan diri, meningkatkan kapabilitasnya agar mampu berperan maksimal dalam pencegahan korupsi. Meskipun dengan SDM yang terbatas, APIP di daerah akan dapat melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam PBJ.

(Humas BPKP DIY/ros)



Share      

Berita Terkait:

26 Nopember 2019 10:59:50 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Kepri Raih Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik
06 Nopember 2019 10:11:23 / ntt1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Sharing Session BLUD untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
28 Oktober 2019 08:24:03 / malut1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Forum Koordinasi BPKP, BPK, dan DJPb Provinsi Maluku Utara
24 Oktober 2019 15:10:49 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP dan BPK Sumbar Perkuat Koordinasi Pencegahan Korupsi
18 September 2019 10:17:56 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pengembangan Manajemen Pemda pada Pemkab Bandung