Forum Koordinasi BPKP, BPK, dan DJPb Provinsi Maluku Utara

Kepala Kanwil DJPb menyampaikan latar belakang diadakannya forum koordinasi, mulai dari permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah hingga upaya-upaya yang harus dilakukan. Permasalahan yang dihadapi antara lain data yang tidak sinkron antara aplikasi yang dikelola oleh pihak DJPb dengan pihak Pemerintah Daerah, penurunan realisasi LRA periode sebelumnya dengan realisasi periode laporan, akun tidak normal yang disajikan  oleh Pemerintah Daerah, dan LRA yang tidak sama antar instansi.

Kepala Kanwil DJPb mengharapkan perlu peningkatan koordinasi antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, dan Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara. Di samping itu, perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan konsolidasi yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, dan mengawal sekaligus memberikan masukan bagi pengelolaan keuangan daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Hal tersebut disambut baik oleh Kepala Perwakilan BPKP dan Kepala Bidang Hukum Perwakilan BPK, dan sepakat untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb menyampaikan rencana pembuatan MoU demi kelancaran koordinasi tersebut dan merencanakan kegiatan bersama pada Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

(Humas Malut/Idham)