Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Larwasda dan Pencanangan Zona Integritas Kab. Kebumen
18 September 2019 09:52:48 / diy1 / dibaca: 1356 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Kebumen (11/9) -Bertempat di Pendopo Kabupaten Kebumen, Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta (DOY) Slamet Tulus Wahyana didampingi Korwas Bidang P3A Sunarto menyampaikan materi dalam diskusi panel Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) sekaligus pencananggan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pemda Kab. Kebumen dengan tema ”Membangun Integritas Menuju Pemerintah Bersih dan Melayani”. Pertemuan dibuka langsung oleh Bupati  Kebumen Yazid Mahfud.

Yazid Mahfud berpesan kepada para kepala dinas, badan, dan camat se-wilayah Pemda Kebumen agar dengan tercapainya maturitas SPIP pada level 3,  pengendalian internal diterapkan hingga ke kecamatan dan tidak hanya di OPD saja. Terkait pencananggan  Zona Integritas pada tiga OPD, yaitu RSUD dr. Sudirman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Yazid mengharapkan segera setelah pencanangan memperoleh status WBK dan WBBM pada tiga OPD tersebut.

Diskusi panel dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Ahmad Ujang Sugiono dengan beberapa panelis, juga menghadirkan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jateng Ihwan Sudrajat dan Inspektur Kabupaten Kebumen Mahmud  Fauzi.  Slamet Tulus Wahyana sebagai pembicara pertama menyampaikan pentingnya SPIP untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Ihwan Sudrajat memaparkan Grand Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 dengan misi menjadi Pemerintahan Kelas Dunia di tahun 2025. Ciri reformasi birokrasi adalah pelayanan publik menjadi sasaran, adanya manajemen perubahan, perbaikan kualitas tata kelola manajemen pemerintahan, dan akuntabilitas kinerja.  

Mahmud Fauzi menyampaikan tugas pokok dan fungsi inspektorat adalah membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, melalui pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Selama tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Kebumen telah menyelesaikan 103 penugasan yang terdiri dari 60% pengawasan reguler, 27% penanganan kasus, 10% pemeriksaan tujuan tertentu, dan 3% melaksanakan audit kinerja. 

(Humas BPKP DIY/Narto)

 



Share      

Berita Terkait:

29 Januari 2020 14:55:57 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Bengkulu Kawal Pengadaan ASN Tahun 2019
03 Oktober 2019 19:55:58 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Festival Inovasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLII 2019
12 September 2019 08:50:53 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
SNAP 2019: Membangun Sinergi Mengawal Kinerja Program Pembangunan Nasional
31 Agustus 2019 16:18:07 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Bahas RKA, BPKP Hadiri RDP dengan Komisi XI
23 Agustus 2019 11:56:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2019