Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

SNAP 2019: Membangun Sinergi Mengawal Kinerja Program Pembangunan Nasional
12 September 2019 08:50:53 / diy1 / dibaca: 1255 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Yogyakarta (7/9) - Di Gedung Pusat Pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) dilaksanakan Seminar Nasional Akuntabilitas Publik (SNAP) 2019 yang diselenggarakan oleh Public Sector Governance (PSG) FEB UGM dengan tema “Monev Kinerja Program Pembangunan Nasional Berorientasi Hasil”. SNAP merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh PSG sebagai wadah pertemuan para birokrat dan akademisi yang memiliki ketertarikan pada pengelolaan akuntabilitas sektor publik. Tahun ini, SNAP dihadiri oleh 200 peserta yang berasal dari Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta, inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah, dan para akademisi.

Seminar dibuka oleh Dekan FEB Eko Suwardi dan menghadirkan para narasumber yang mewakili lembaga  pemerintah yang terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja, dengan keynote speaker Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto. Andin menyatakan bahwa saat ini monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan masih bersifat parsial, belum terintegrasi antara pusat dan daerah. Saat ini Kementerian Keuangan sedang mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang diharapkan akan menciptakan sinergi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan memperbaiki pelaksanaan monev.

Pada sesi I hadir sebagai narasumber Helmi Nizar dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Inspektur Utama BPK Ida Sundari, Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian Nurdin, dan Taufik Hanafi dari Kementerian PPN/Bappenas. Sesi ini membahas mengenai framework manajemen kinerja. Lanjut di sesi II, dibahas mengenai best practices monev kinerja di pemerintahan dengan menghadirkan Sokhif Khoirul Anam dari Kementerian PAN dan RB, Agung Widiadi dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Budiono Subambang dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Asisten Bidang Pemerintahan DIY Tavip Agus Rayanto.

(Humas BPKP DIY/Mey)



Share      

Berita Terkait:

29 Januari 2020 14:55:57 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Bengkulu Kawal Pengadaan ASN Tahun 2019
03 Oktober 2019 19:55:58 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Festival Inovasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLII 2019
18 September 2019 09:52:48 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Larwasda dan Pencanangan Zona Integritas Kab. Kebumen
31 Agustus 2019 16:18:07 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Bahas RKA, BPKP Hadiri RDP dengan Komisi XI
23 Agustus 2019 11:56:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2019