Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Workshop Hasil Piloting Aplikasi Siswaskeudes BPKP Jateng
02 September 2019 09:14:19 / jateng1 / dibaca: 1144 kali / Kat: Siskeudes

Kamis (29/8) - Bertempat di Aula Amarta Lantai Tiga Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, diselenggarakan Workshop Hasil Piloting Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) Tahun 2019.

Hadir sebagai narasumber, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto menyampaikan materi tentang “Peran BPKP dalam Pengawalan Keuangan Desa”. Selain itu, Auditor Madya Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Sudarsono menyampaikan mengenai “Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” dan Inspektur Kabupaten Boyolali Insan Adi Asmono memaparkan “Hasil Uji Coba Aplikasi Siswaskeudes oleh APIP Kabupaten Boyolali’. Dimoderatori oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengan Salamat Simanullang, acara ini dihadiri oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa, para Inspektur Kab/Kota, para Inspektur Pembantu, para auditor, para Kepala Dispermasdes Kab/Kota, dan para Kepala Bidang Dispermasdes Kab/Kota se-Jawa Tengah.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto menyampaikan concern BPKP dan Komisi XI terhadap pengelolaan keuangan desa. Ia menjelaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes mengingat Dana Desa yang dikelola desa semakin meningkat sehingga akuntabilitas pengelolaan dituntut untuk semakin transparan. Adanya keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan desa, serta laporan yang perlu distandarisasi mendorong inovasi pengawasan BPKP terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa untuk membangun Siskeudes 2.0 dan SIA BUMdes, memberi masukan kepada regulator, melakukan bimtek dan konsultasi pengelolaan keuangan desa, serta fasilitasi peningkatan kompetensi SDM pemda dan desa.

Gatot menegaskan bahwa aplikasi Siswaskeudes mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern, menilai pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta mengidentifikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan  ketidakpatutan.

Auditor Madya Inspektur Jendral Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sudarsono menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menambahkan bahwa Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Inspektur Kabupaten Boyolali Insan Adi Asmono mengatakan bahwa telah dilaksanakan Uji Coba Level 1 Pengenalan Aplikasi Siswaskeudes di Kabupaten Boyolali. Ada dua desain utama dalam Aplikasi Siswaskeudes tersebut, yaitu Integrated Review yang terdiri dari delapan aspek keuangan dan empat aspek nonkeuangan yang menghasilkan rekapitulasi skor risiko untuk menentukan desa sampel, dan Individual Reviu yang dilakukan pada tahap pelaksanaan audit.

(Tim Humas BPKP Jateng / Din)



Share      

Berita Terkait:

15 April 2020 16:01:48 / kalteng1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
BPKP Kalteng Optimalisasi Pendampingan Aparat Desa via Daring
16 Maret 2020 10:42:10 / babel2 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Komite IV DPD RI Apresiasi Peran BPKP
13 Maret 2020 14:59:33 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Bincang Malaqbi Bahas Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa
09 Maret 2020 09:21:02 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Jembrana Kelola Dana Desa dengan Aplikasi Siskeudes Online
05 Maret 2020 13:28:43 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Gubernur Sumut Dorong Kreativitas Penggunaan Dana Desa