Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2019

Yang berbeda dari pelaksanaan PMPRB Online tahun ini, yaitu dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon I sesuai Permenpan Nomor 8 Tahun 2019. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia yang mewakili Pelaksana Tugas Kepala BPKP mengharapkan agar Indeks RB BPKP yang telah mencapai 89,94 dapat dipertahankan.

Adapun pencanangan zona integritas (ZI) dan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), hingga 2019 terdapat tiga unit kerja BPKP yang telah meraih WBK, yaitu Deputi Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD), Pusbin JFA, dan Pusdiklatwas BPKP. Selanjutnya, disampaikan mengenai manajemen perubahan yang telah dilakukan oleh BPKP, serta program unggulan dan berbagai penghargaan yang berhasil diraih.

“Adanya evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan area of improvement yang bisa kita kawal dan bisa kita tingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja BPKP secara keseluruhan di masa yang akan datang,” pesan Dadang.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB Ronald Andrea Annas menyebutkan bahwa arah dari evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

“BPKP bagian dari reformasi birokrasi, melalui implementasi SPIP dan hal lain untuk mewujudkan good governance. Dalam konteks tersebut selain BPKP memperbaiki instansi pemerintah, BPKP dan kita semua perlu memperbaiki dapurnya, instansinya,” ujar Ronald. Ia berpesan agar dalam evaluasi dengan tim nanti agar disiapkan gambaran kondisi sebelum dan sesudahnya agar progres peningkatan kinerja RB dapat terlihat.

Evaluasi dilanjutkan dengan paparan masing-masing kedeputian mengenai penyelenggaraan reformasi birokrasi dan SAKIP tahun 2019 yang dimoderatori oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola Amdi Veri Darma. Dengan dilaksanakannya evaluasi ini diharapkan seluruh elemen di BPKP dapat memahami posisi dan berkomitmen dalam peningkatan kinerja reformasi birokrasi.

“RB bukan hanya tanggung jawab suatu satgas, melainkan kita semua,” tutup Amdi mengakhiri sesi tersebut.

 

(Tim Humas BPKP Pusat)