Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dialog Publik tentang Dana Desa Bersama BPKP Jateng
23 Agustus 2019 11:12:44 / jateng1 / dibaca: 308 kali / Kat: Siskeudes

Semarang (20/8) - Di Studio TVRI Jawa Tengah telah berlangsung Dialog Publik tentang Dana Desa bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang. Dialog tersebut juga dihadiri oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa dan Kepala Dinas Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Sugeng Riyanto.

Dialog Publik dipandu oleh Sigit Rudianto dari TVRI Jawa Tengah. Acara yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit tersebut tidak hanya disaksikan oleh para pejabat struktural, para korwas dan para pengendali teknis pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga oleh para pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang dalam kesempatan tersebut menyampaikan salah satu visi dari pemerintah adalah membangun indonesia dari pinggiran atau dari desa. Untuk mendukung hal tersebut, BPKP memiliki empat fokus pengawasan, yaitu Pengawalan Pembangunan Nasional, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset, dan Peningkatan Tata kelola/Goverment System.

Terkait pembangunan desa, BPKP telah melakukan serangkaian pengawalan terhadap program pembangunan nasional. BPKP memfasilitasi tata kelola keuangan desa agar berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Strategi yang sudah diakukan BPKP, di antaranya mengembangkan aplikasi Siskeudes yang mudah digunakan oleh masyarakat, khususnya perangkat desa.

Di lain pihak, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa menyampaikan bahwa pada tahun 2019 terdapat sembilan belas kabupaten pada 230 desa yang masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan keuangannya. Kendala seperti kompetensi SDM yang rendah dan kurang memahami arti penting pengelolaan keuangan desa masih menghambat perwujudan good governance. Dengan adanya Siskeudes, sangat membantu aparat desa untuk melakukaan pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Namun, pada praktiknya masih ditemukan kendala atau kesulitan. Hendri menambahkan bahwa pemahaman terhadap Pengadaan Barang dan Jasa juga belum sepenuhnya dikuasai.

Kepala Dinas Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Sugeng Riyanto menyampaikan harapannya pada para kepala desa untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan mau berbenah. Menurutnya, komitmen untuk mengelola dana desa tersebut sudah tidak lagi seperti dulu di mana kepala desa memiliki otoritas secara mutkak. Kali ini kepala desa harus memahami wewenangnya dalam pengelolaan keuangan desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

(Tim Humas BPKP Jateng / Din)



Share      

Berita Terkait:

18 Oktober 2019 16:20:18 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Sebanyak 251 Desa di Kab. Wonogiri Implementasikan Siskeudes
17 Oktober 2019 11:41:54 / ntb1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Kawal Keuangan Desa Kab. Bima melalui Siskeudes
16 Oktober 2019 10:52:01 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Komitmen Kab. Boyolali Wujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan
10 Oktober 2019 09:16:18 / ntt1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Bimtek MPAK Desa Mata Air Kabupaten Kupang
02 Oktober 2019 10:33:11 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Siskeudes
Pembinaan Implementasi Siskeudes Lingkup Sulawesi Selatan