Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

MoU Transaksi Non Tunai antara BPKP dan PemKab Sula
19 Agustus 2019 08:21:17 / malut1 / dibaca: 1350 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Ternate (30/7) – Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah dengan Aplikasi SIMDA Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Non Tunai antara BPKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dihadiri oleh Bupati serta Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Bank Maluku Maluku Utara serta jajarannya.

Kepulauan Sula merupakan pemerintah daerah kedua di Maluku Utara yang melakukan Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah dengan Aplikasi SIMDA Keuangan dalam rangka pelaksanaan transaksi nontunai.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara Rizal Suhaili. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa BPKP memiliki suatu aplikasi terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan yang memudahkan pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, di antaranya SIMDA Perencanaan, SIMDA Keuangan, SIMDA Pendapatan, SIMDA BMD, dan SIMDA SAKIP.

BPKP melakukan pengembangan kemitraan dengan bank guna memberikan kemudahan  transaksi pencairan SP2D melalui koneksi antara Bank Maluku Maluku Utara dan SIMDA Keuangan sehingga transaksi nontunai dapat dilaksanakan dengan baik.

Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Bank Maluku Maluku Utara mengatakan bahwa Bank Maluku Maluku Utara memiliki modal inti yang cukup sehingga dapat digunakan untuk membentuk sistem transaksi nontunai yang lebih baik, seperti internet banking dan sms banking. Ditambah lagi dengan adanya Aplikasi SIMDA yang sekarang sudah terkoneksi, akan lebih mendukung terwujudnya sistem transaksi nontunai tersebut.

Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Hendrata Thes, sangat antusias dengan kerja sama ini. Ia berharap banyak dana APBD dapat terselamatkan dan apa yang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula rencanakan dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Ia pun mengakui bahwa masih ada kendala dalam mendukung pengembangan sistem transaksi nontunai yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, seperti masih belum meratanya koneksi internet di seluruh daerah di Kepulauan Sula. Oleh karena itu, bupati menargetkan 80% desa sudah terkoneksi ke dalam internet dalam mendukung pengembangan sistem transaksi nontunai tersebut di tahun 2020.

Acara ditutup dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Bank Maluku Maluku Utara.



Share      

Berita Terkait:

06 Nopember 2019 10:11:23 / ntt1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Sharing Session BLUD untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
01 Nopember 2019 16:09:01 / diy1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP DIY Menerima Audiensi DPP ASPEG Indonesia
28 Oktober 2019 08:24:03 / malut1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Forum Koordinasi BPKP, BPK, dan DJPb Provinsi Maluku Utara
24 Oktober 2019 15:10:49 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP dan BPK Sumbar Perkuat Koordinasi Pencegahan Korupsi
18 September 2019 10:17:56 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Pengembangan Manajemen Pemda pada Pemkab Bandung