Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Optimalkan Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Korupsi pada Pemkab Pelalawan
12 Agustus 2019 09:24:14 / riau1 / dibaca: 251 kali / Kat: SIMDA

Pekanbaru (8/8) - Pemerintah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menjalin kerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau guna menguatkan pengendalian pemerintah daerah sesuai rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kerja sama ini diperkuat dengan penandatanganan perjanjian kerja sama implementasi aplikasi SIMDA Integrated antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Bupati Pelalawan HM Harris dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Ichsan Fuady, serta disaksikan oleh para Pejabat Struktural di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah se-Kabupaten Pelalawan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Ichsan Fuady dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu rencana aksi daerah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah melakukan upaya pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal itu, BPKP membangun sebuah sistem aplikasi yang meliputi sistem informasi perencanaan pembangungan (e-planning), penganggaran (e-budgetting), penatausahaan dan pelaporan, baik pelaporan keuangan maupun laporan kinerja yang disebut dengan SIMDA Integrated.

Mengingat Kabupaten Pelalawan telah menggunakan SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan didorong untuk menggunakan aplikasi SIMDA Integrated. “Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan kami jadikan sebagai piloting untuk implementasi SIMDA Integrated di Provinsi Riau,” ujarnya.

Bupati Pelalawan HM Harris menyampaikan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan terintegrasi. “Mudah-mudahan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Tahun 2020 ini benar-benar bisa diterapkan sehingga Rencana Aksi Daerah (RAD PPK) yang terus diawasi dan dievaluasi KPK dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujar Harris.

Humas BPKP Riau / Setia Hadi Pranoto



Share      

Berita Terkait:

12 Agustus 2019 09:15:17 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Kabupaten Tegal Siap Implementasi SIMDA E-Gov Terintegrasi
25 Juli 2019 08:59:15 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Menjawab Tantangan Implementasi E-Planning pada Pemkot Tanjungpinang
15 Juli 2019 08:13:43 / malut1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
BPKP Malut Dukung Transaksi Non Tunai
11 Juli 2019 14:43:35 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
SIMDA Integrated, Solusi Perencanaan dan Penganggaran Pemkab. Bintan
02 Juli 2019 09:00:53 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Bimtek Penginputan SSH dan ASB pada Pemda Bone Bolango