MoU dan Perjanjian Kerja Sama Implementasi SIMDA BPKP dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah ini dihadiri oleh Wali Kota Salatiga Yuliyanto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang, Sekretaris Daerah Kota Salatiga Fakruroji, Kepala BKD Kota Salatiga Adhi Isnanto, Korwas Bidang APD Perwakilan BPKP Jateng Heru Tarsila. 

Wali Kota Salatiga Yuliyanto dalam sambutannya mengapresiasi semua pihak, dari Pemerintah Kota Salatiga yang telah tiga kali berturut-turut meraih opini WTP, dan mengarahkan agar OPD mendukung dalam setiap tahapan pemeriksaan BPK, menghilangkan ego sektoral OPD dan memberikan pelayanan terbaik. Harapanya agar Kepala BKD memperbaiki Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan maupun Barang Milik Daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga Adhi Isnanto menyampaikan perlunya SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangan di Pemerintahan Kota Salatiga. Salah satunya, terkait Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang mewajibkan sistem informasi yang terintegrasi.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Salamat Simanullang memberikan selamat atas prestasi Pemerintah Kota Salatiga tersebut dan memaparkan materi "Mengawal Akuntabilitas melalui Peningkatan Tata Kelola Keuangan Pemerintah yang Baik". Salamat menyampaikan timeline Manajemen Keuangan Negara dari mulai pengelolaan keuangan negara dengan single entry hingga kini double entry. Dahulu pengelolaan keuangan negara masih recording langsung reporting, sekarang sudah mengikuti siklus akuntansi, yaitu recording-klasifikasi-summerizing-reporting. 

Salamat menambahkan bahwa menurut hasil audit BPK untuk Salatiga belum sepenuhnya menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Daerah. Pada Tahun 2018 secara nasional jumlah pemda yang telah implementasi SIMDA 72%. Dari 36 jumlah Pemda di Provinsi Jawa Tengah yang telah mengimplementasikan SIMDA sebanyak 25 Pemda. Tantangan dalam implementasi SIMDA adalah perlunya kerja keras, pengaturan waktu, kompetensi SDM, dan komunikasi.

(Tim Humas BPKP Jateng MWS/Din)