Dalam acara yang juga dihadiri oleh BPPSPAM Kementerian PUPR, Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Provinsi Sulawesi Tenggara, serta stakeholder PDAM lainnya, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan sertifikat penghargaan kepada PDAM Kabupaten Buton Selatan.

“Layaknya teori manajemen pemerintahan yakni Whole of Government, di Kabupaten Buton Selatan ini terlihat upaya kolaboratif dari instansi pemerintah menjadi suatu kesatuan dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat,” terang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sambutannya.

Ucapan terima kasih disampaikan Pj. Bupati Buton Selatan antara lain kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara atas saran dan rekomendasi serta selalu terbuka ketika PDAM berkonsultasi.

Didirikan pada tahun 2016, PDAM Kabupaten Buton Selatan mampu menunjukan kinerja yang baik. Setelah mendapatkan kategori kinerja “Kurang Sehat” dengan skor 2,48 di tahun 2017, pada tahun 2018 PDAM dapat meningkatkan kinerjanya sehingga mendapatkan predikat “Sehat”.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan DPRD patut diapresiasi atas upaya pencapaian target akses nasional air bersih dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buton Selatan. Hal ini nampak dari dukungan yang diberikan terhadap lahirnya peraturan daerah tentang penyertaan modal dan hibah kepada PDAM dengan nilai mencapai 25 Milyar hingga tahun 2018 yang dipergunakan sebagai syarat pelaksanaan program hibah air minum APBN di tahun 2017 dan 2018.

Penilaian kinerja menggunakan kriteria BPPSPAM, yakni aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasi, aspek SDM yang mana menunjukan peningkatan pada tahun 2018. Seperti misalnya, capaian sub aspek cash ratio di aspek keuangan, aspek pelayanan pada sub aspek kualitas air pelanggan, aspek operasional pada sub aspek jam operasi layanan.

Namun demikian, untuk dapat mempertahankan predikat sehat, PDAM Kabupaten Buton Selatan masih harus bekerja keras karena terdapat beberapa sub aspek yang masih belum optimal, seperti efisiensi biaya operasi, efisiensi produksi, pengendalian Non Revenue Water (NRW), peningkatan konsumsi air domestik, rasio jumlah pegawai terhadap pelanggan dan peningkatan kapabilitas pegawai.

“This is not the end, it’s just beginning,” pesan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Yan Setiadi kepada PDAM Kabupaten Buton Selatan. Semoga dengan apresiasi yang diberikan ini, PDAM Kabupaten Buton Selatan dapat menjaga semangat dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta memotivasi PDAM lainnya.

(NK)