Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

SIMDA Integrated, Solusi Perencanaan dan Penganggaran Pemkab. Bintan
11 Juli 2019 14:43:35 / kepri1 / dibaca: 179 kali / Kat: SIMDA

Bintan (9/7) – Implementasi e-Planning di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi begitu penting dan sangat dibutuhkan, di antaranya sebagai amanat Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan MoU antara KPK dengan BPKP tentang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah). Salah satu ruang lingkup pelaksanaan Korsupgah adalah adanya implementasi SIMDA Perencanaan pada Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau mengenai SIMDA Integrated di Ruang Rapat Bupati Bintan.

Turut hadir dalam kegiatan pada hari ini, yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Indra Khaira Jaya, Korwas APD Agus Widodo beserta Tim SIMDA Integrated, Bupati Bintan H. Apri Sujadi, Wakil Bupati Bintan H. Dalmasri Syam, Inspektur Kabupaten Bintan Akib Rachim, beserta para pejabat dan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

H. Apri Sujadi menyampaikan bahwa acara ini adalah tindak lanjut dari keinginan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka  integrasi kegiatan perencanaan dan penganggaran secara elektronik. “Pemerintah Kabupaten Bintan lebih menaruh harapan pada aplikasi buatan BPKP, karena aplikasi BPKP telah terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta saya berharap implementasi ini secepatnya dilaksanakan,” ujarnya.

Indra Khaira Jaya, dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya revolusi industri digital 4.0 sekarang cukup dahsyat sehingga pelaku pemerintahan tidak bisa tinggal diam menghadapi hal ini sehingga diperlukan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Hal ini tentunya sesuai dengan tugas BPKP dalam melaksanakan fungsi assurance and consulting terhadap program dan kebijakan pemerintah daerah. Di sisi lain, masyarakat sebagai stakeholders utama pembangunan daerah seharusnya dapat berpartisipasi untuk mengawal dan menyalurkan aspirasi, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui saluran-saluran komunikasi perencanaan lainnya. Tanpa adanya media yang tepat untuk menjangkau masyarakat, partisipasi menjadi segmentif dan tidak inklusif.

Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas, urgensi Implementasi e-Planning di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi begitu penting dan sangat dibutuhkan. BPKP hadir untuk mengatasi gap tersebut melalui sebuah tools yang disebut SIMDA Integrated. Aplikasi ini dibangun untuk dapat mengintegrasikan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran atau database terintegrasi (data perencanaan dapat digunakan untuk Sistem Keuangan, Anggaran, Monev dan SAKIP).  Aplikasi ini menggunakan satu data terintegrasi yang dapat menghasilkan DPA, LKPD, dan LAKIP.

Menutup arahannya, Indra mengharapkan Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui penerapan SIMDA Integrated. Dengan begitu, tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah dapat diwujudkan dan manfaat e-planning terintegrasi antara e-Planning, e-Budgeting, dan e-Reporting. Penganggaran berbasis kinerja/output menggunakan pendekatan Analisis Standar Biaya (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) bukan seperti selama ini yang berpendekatan kepada nilai paket pekerjaan/nilai uang. Historis perubahan data harus dapat ditelusuri dan terdokumentasi dengan baik, mencegah usulan program kegiatan di luar mekanisme peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber korupsi dalam perencanaan, efisiensi waktu, tenaga dan sumber daya dalam input data dan pelaporan dapat dicapai.

(Humas BPKP Kepri)



Share      

Berita Terkait:

15 Juli 2019 08:13:43 / malut1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
BPKP Malut Dukung Transaksi Non Tunai
02 Juli 2019 09:00:53 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Bimtek Penginputan SSH dan ASB pada Pemda Bone Bolango
22 Mei 2019 14:15:55 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Implementasi SIMDA Integrated
25 April 2019 09:54:06 / nurjana / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Menuju Informasi Hasil Pengawasan yang Handal
19 Maret 2019 08:33:51 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: SIMDA
SP2D Online Bantu Pengelolaan Keuangan Daerah