Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemprov Sulsel Harap BPKP Evaluasi Aset Pemda
31 Mei 2019 16:05:56 / sulsel1 / dibaca: 564 kali / Kat: Evaluasi

Makassar (27/5) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Arman Sahri Harahap hadir dalam penandatanganan kesepakatan dan kesedian untuk dilakukan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (Debottlenecking) atas permasalahan aset/barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Turut hadir pada penandatanganan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Nurlina, Pj. Walikota Makassar Iqbal Suhaeb, serta para Inspektur dan Sekretaris Daerah Kab/Kota se-Sulawesi Selatan.

Kegiatan penandatanganan ini dimaksudkan untuk membina komunikasi dan menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, serta sebagai dasar bagi BPKP untuk melakukan evaluasi.

Dalam kesempatan tersebut, Arman menyatakan bahwa pelaksanaan penandatanganan yang dilakukan oleh 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tersebut merupakan upaya permohonan bantuan kepada BPKP untuk mengevaluasi hambatan kelancaran pembangunan terkait dengan permasalahan aset/barang milik daerah yang belum mendapat solusi penyelesaian. Oleh karena itu, BPKP akan melakukan penugasan assurance yang menghasilkan rekomendasi dan alternatif solusi sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Arman menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah kepada BPKP dan berharap agar kegiatan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan ini dapat segera dilakukan. “Dukungan dan partisipasi sangat dibutuhkan dari pemerintah daerah karena kegiatan pengawasan membutuhkan dokumen-dokumen dalam proses pemeriksaan sehingga BPKP dapat memberikan solusi, serta rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani mengingatkan seluruh Pemda bahwa telah ada penguatan dari berbagai instrumen negara sehingga penataan aset yang masih bermasalah harus segera dilakukan penanganan. Abdul Hayat berharap sinergi antara BPKP, Inspektorat, dan Biro Aset berjalan dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal.

(humas-sulsel/ipL)



Share      

Berita Terkait:

17 Mei 2019 15:26:56 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Rakertas Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Laporan Pengawasan Intern
24 April 2019 16:32:07 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Sustainable Dinamic Capability Deputi Bidang Akuntan Negara
04 April 2019 08:36:31 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Penyerahan LHP 2018, Wujud Transparansi Publik BPKP Pabar
02 April 2019 10:20:52 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Evaluasi Implementasi Siskeudes 2.0 di Kabupaten Rokan Hulu Riau
05 Maret 2019 11:11:04 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Kalbar Tahun 2018