Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penandatanganan MoU SP2D Online se-Sulawesi Barat
16 Mei 2019 09:12:47 / sulbar1 / dibaca: 1062 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Mamuju (15/5) - Sebagai bagian dari penerapan unsur SPIP, Pemerintah Daerah se-Sulawesi Barat yang difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan agenda besar, yakni Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan SP2D online. Penandatanganan ini melibatkan Pemda se-Sulawesi Barat, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dan Direktur Utama PT. Bank Sulselbar.

Acara yang dilaksanakan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Bupati Mamasa, Wakil Bupati Pasangkayu, Wakil Bupati Polewali Mandar, Wakil Bupati Mamuju Tengah, Asisten I Bagian Pemerintahan Kabupaten Mamuju, para kepala badan yang membidangi keuangan, para inspektur, Direktur Utama PT Bank Sulselbar, Komisaris Utama PT Bank Sulselbar, dan Kepala Cabang PT Bank Sulselbar Cabang Mamuju.

Hadir sebagai Keynote Speaker, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP Bea Rejeki Tirtadewi. Bea menyampaikan pentingnya pengelolaan SPIP dan penguatan kapablitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di pemerintah daerah. SPIP dan APIP merupakan implementasi dari konsep The Three Lines of Defense. Bea menjelaskan, “SPIP merupakan lini pertahanan pertama dan kedua, sementara APIP atau Inspektorat adalah lini pertahanan ketiga. Oleh sebab itu, keduanya harus berjalan beriringan.”

 

Dalam sambutannya, ABM, sapaan Gubernur, mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan non tunai (cashless) menjadi urgent karena merupakan rekomendasi dari KPK, dan telah menjadi amanah dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. “Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tahun 2018,” ungkap ABM. Dia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengimplementasikan transaksi non tunai pada tahun 2018. Ia berharap Pemda lainnya dapat segera mengikuti.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Fauqi Achmad Kharir menyampaikan kebijakan non tunai yang diaplikasikan melalui SP2D Online merupakan suatu sarana untuk mempercepat proses pencairan anggaran di pemerintah daerah, yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan melewati berbagai tahapan, kini dengan menggunakan SP2D Online menjadi lebih ringkas. Selain itu, berbagai risiko yang timbul dari proses manual dapat dihindari, misalnya pengembalian berkas SP2D karena kesalahan nomor rekening penerima. Penerapan SP2D Online juga mendukung pelaksanaan monitoring kondisi kas secara real time, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat lebih terkontrol. Lebih lanjut, Fauqi menegaskan bahwa implementasi SP2D online ini merupakan satu bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Saat ini, terdapat lima Pemda se-Provinsi Sulawesi Barat yang telah mencapai maturitas SPIP level 3. Sementara untuk level kapabilitas APIP, enam Pemda mencapai level 2+.

(Humas Sulbar/Saiful)



Share      

Berita Terkait:

19 Juli 2019 10:30:11 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kunjungan Kepsta TVRI Gorontalo ke BPKP Gorontalo
15 Juli 2019 14:55:11 / adminkita / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Final Meeting Kerja Sama BPKP dan Korea Development Institute
12 Juli 2019 08:53:47 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Koordinasi Kajati Gorontalo ke BPKP Gorontalo
21 Juni 2019 09:23:51 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penguatan Koordinasi BPKP dan BPK Provinsi Sumatera Barat
24 Mei 2019 09:51:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kaji Kerja Sama, BPKP dan Bhutan Kembali Gelar Video Conference