Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

FGD Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Teluk Bintuni
16 Mei 2019 08:55:27 / papuabarat1 / dibaca: 3067 kali / Kat: SPIP

Manokwari (13/5) - Bertempat di Ruang Rapat Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Teluk Bintuni.

FGD yang diselenggarakan kedua kalinya ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut atas komitmen Rencana Aksi Peningkatan Maturitas SPIP Level 3 oleh seluruh sampel OPD pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni yang ditandatangani oleh Kepala OPD di bulan Februari 2019. FGD kali ini difokuskan pada evaluasi dokumen yang telah dikumpulkan oleh tim satgas dan counterpart di setiap OPD di Kabupaten Teluk Bintuni.

Di sesi penutupan FGD, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Riki Antariksa dan Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni I Wayan Sidia menyempatkan diri hadir untuk memberikan arahan dan motivasi kepada tim satgas dan counterpart. Dalam arahannya, Riki menekankan pentingnya SPIP, yaitu untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap pencapaian opini LKPD, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut. Ia juga memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara SPIP, Kapabilitas APIP, Fraud Risk Assessment, dan Reformasi Birokrasi.

 



Share      

Berita Terkait:

29 Mei 2020 09:55:10 / ntb1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
DPD Perwakilan Provinsi NTB Tanyakan Pengawasan Penanganan COVID-19 di NTB
26 Mei 2020 10:29:32 / maluku1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
BKKBN Maluku Minta Pendampingan BPKP terkait SPIP
11 Mei 2020 09:48:55 / diy1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Ekspos Mandiri Maturitas SPIP Kabupaten Kulon Progo
21 April 2020 10:28:46 / aceh1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
SPIP Bantu BPN Aceh Timur Capai Tujuan
17 April 2020 17:37:19 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Elektronifikasi Transaksi Keuangan Daerah Penting untuk Akuntabilitas