Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemimpin Baru bagi BPKP Pabar
10 Mei 2019 11:55:39 / papuabarat1 / dibaca: 3483 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Manokwari (7/5) - Kepala BPKP Ardan Adiperdana bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Pulhukam PMK Ernadhi Sudarmanto melakukan kunjungan ke Kota Manokwari dalam rangka menyaksikan Pengukuhan Riki Antariksa sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan. Pengukuhan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-113/K/SU/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Dominggus dalam sambutannya berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dapat berperan untuk menjembatani koordinasi, konsultasi, sekaligus fasilitator dalam mendukung terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas pada seluruh Pemda dan instansi di wilayah Provinsi Papua Barat.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam sambutannya berterima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang telah berkenan mengukuhkan Riki Antariksa sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Beliau menyatakan pembangunan berkelanjutan merupakan tugas pemerintah yang harus diselenggarakan di seluruh negeri. Sehubungan dengan itu, tugas BPKP dalam aspek pencapaian hasil program dan akuntabilitas agar diperhatikan dengan tujuan pembangunan yang bermanfaat, dilakukan secara akuntabel serta bersifat berkelanjutan.

"Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam merealisasikan RPJMN 2019, akuntabilitas dilakukan secara terukur melalui dua pilar, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP. Pada RPJMN 2019, telah ditetapkan bahwa dua pilar tersebut diupayakan untuk dapat mencapai level 3," ungkap Ardan.

Setelah acara pengukuhan, Ardan dan Ernadhi bertolak ke lokasi yang akan segera dibangun Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Dengan luas lahannya sebesar 18.000 m2, pada tahun 2017 & 2018 telah dilakukan pematangan lahan pada lokasi tersebut. Rencana anggaran pembangunan gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah masuk dalam Rencana Kebutuhan (RENTUH) 2020, yang diharapkan pada tahun tersebut sudah dapat dimulai pembangunannya.

Selanjutnya, Ardan menyampaikan arahan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat berpesan agar seluruh pegawai dapat mendukung Kepala Perwakilan dalam memberikan kontribusi bagi Provinsi Papua Barat. Ia juga menyampaikan bahwa sekarang pemerintah bukan hanya concern pada program yang efektif dan berkualitas, tetapi juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. "BPKP mendapat mandat untuk mengawal program pemerintah agar setiap program bisa dijamin akuntabilitasnya. Keberhasilan pengawalan akuntabilitas merupakan tanggung jawab seluruh elemen BPKP. Salah satunya melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas APIP," ujarnya.



Share      

Berita Terkait:

18 Juli 2019 08:44:08 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
IAI Jateng Gelar Seminar Audit Kinerja Sektor Publik
16 Juli 2019 10:01:42 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Kaper BPKP Sulsel Buka Rapat Anggota IAI Sulsel
11 Juli 2019 12:32:39 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Kaper BPKP Gorontalo Hadiri Pengantar Tugas Kajati Gorontalo
26 Juni 2019 17:30:32 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Menuju Era Digital, KBI BPKP Bijak Menggunakan Internet
24 Juni 2019 20:23:27 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Seru Sekeluarga di Riung Keluarga BPKP 2019