Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Sekretariat Utama, Enabler Pencapaian Tujuan BPKP
29 April 2019 16:58:45 / adminkita / dibaca: 773 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Bogor (29/4) – Atas reorganisasi yang terjadi di BPKP, kini Sekretariat Utama terdiri dari Biro Manajemen Kinerja dan Tata Kelola, Biro SDM, Biro Keuangan, Biro Umum, dan Biro Hukum dan Komunikasi. Menindaklanjuti struktur kelembagaan yang baru tersebut, Sekretariat Utama (Setma) menyelenggarakan rapat kerja di Royal Tulip Gunung Geulis Bogor. Rapat yang bertema “Transformasi Sekretariat Utama untuk Mendukung Penyelenggaraan Pengawasan yang Lebih Adaptif” ini diikuti oleh 363 pegawai di lingkungan Setma BPKP.

Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurnia membuka rapat dengan arahan mengenai peran Setma sebagai unit enabler pencapaian tujuan BPKP. Setma memiliki peran strategis yang mendorong fungsi lain berjalan sesuai harapan. Terdapat enam aspek enabler yang dibagi ke dalam lima unit biro dan pusat-pusat di lingkungan BPKP. Keenam enabler tersebut di antaranya pengelolaan integritas dan kultur, kinerja dan kesejahteraan, metode kerja dan inovasi, sumber daya fisik dan keuangan, pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan pengelolaan hubungan publik dan kolaborasi. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, perlu dilandasi oleh sumber daya manusia dan nilai-nilai.

“Kita sebagai enabler harus men-support, mengelola, bangunan kerangka strategis BPKP jangan sampai ambruk. Fungsi supporting tidak kecil, melainkan sangat signifikan. Saya harap semua bisa mengerti peran dan fungsi masing-masing melalui rapat kerja ini,” tegas Dadang.

Memasuki era industri 4.0, BPKP menghadapi nuansa baru dengan berbagai tantangannya termasuk mengembangkan "Smart ASN BPKP" yang merupakan arahan dari pemerintah. BPKP harus bisa merekrut dan memelihara diversifikasi kompetensi yang mendukung fungsinya ke depan. “Bagaimanapun adanya pergerakan organisasi mendorong kita untuk berubah dari struktur yang lama. Dengan memperhatikan komposisi usia, SDM, saya mengharapkan pimpinan-pimpinan unit kerja bisa mengefektifkan sumber daya yang ada dan merumuskan ke depan akan seperti apa, kompetensi apa yang dibutuhkan, susun daftar cita-cita supaya kita punya roadmap,” pesan Dadang kepada seluruh peserta.

Usai arahan, acara dilanjutkan diskusi mengenai Penataan Organisasi dan Evaluasi Kelembagaan dengan narasumber Kepala Bidang Asesmen dan Penyiapan Koordinasii Kelembagaan dan Tata Laksana Kemaritiman KemenPAN RB Ario Wiriandhi. Ario menyebutkan penataan SOTK merupakan hal yang wajar dilakukan di tengah dinamika dan ruang lingkup organisasi yang terus berkembang.

“Sekarang kita tidak lagi menganut jargon ‘Miskin Struktur, Kaya Fungsi’, namun lebih mengedepankan ‘Tepat Fungsi, Tepat Proses, Tepat Ukuran’. Jadi jika organisasi itu dibutuhkan dalam ukuran besar, kenapa tidak? Tapi, organisasi besar itu diharapkan untuk dapat menghasilkan output yang besar juga,” jelas Ario. Untuk memastikan kelembagaan organisasi telah memenuhi kriteria dalam jargon tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Adapun evaluasi kelembagaan wajib dilaksanakan paling singkat tiga tahun sekali secara bertahap dan hasilnya diserahkan kepada Menteri PAN RB untuk diverifikasi.

Selanjutnya, di samping serah terima jabatan, pada kesempatan ini juga dilakukan peluncuran aplikasi KMS Event yang dapat menggantikan fungsi aplikasi sli.do yang mempermudah proses dan tata kerja di BPKP.

(Tim Humas BPKP Pusat)



Share      

Berita Terkait:

21 Mei 2019 09:52:29 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Mutasi dan Promosi untuk Pemantapan Kinerja Organisasi
04 April 2019 16:13:49 / dian_setyawati / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Komitmen BPKP Menjadi Organisasi Adaptif yang Solid, Kontributif, dan Solutif
12 Pebruari 2019 08:22:41 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Pelantikan/Pengambilan Sumpah PNS di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
07 Pebruari 2019 08:56:40 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Penandatanganan Pakta Integritas Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
31 Januari 2019 09:19:23 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP SulSel Perkuat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Bangun Reformasi Birokrasi dan SPIP