Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Tiga Komponen untuk Wujudkan Good Governance dan Clean Government
11 April 2019 12:41:46 / sumbar1 / dibaca: 2069 kali / Kat: SPIP

Rabu (10/4) - Bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2019 dengan tema "Pembangunan Ketenagakerjaan untuk Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Kita tingkatkan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Korupsi serta Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menuju Pemetaan Seluruh Bidang Tanah di Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan berhasil dan berdaya guna. 

Hadir sebagai undangan dan peserta, antara lain Perwakilan dari Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PUPR, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota, staf ahli Gubernur, seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat, seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Narasumber yang hadir di antaranya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto yang mewakili Kepala BPKP, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Bambang Satrio Lelono, Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak atas Tanah dan Ruang Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Hotman Pardomuan Siahaan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat Priyanto. Diskusi panel dimoderatori oleh Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Keynote Speaker, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan pentingnya tiga hal yang menjadi topik bahasan pada rakor ini, yaitu ketenagakerjaan, pengawasan internal, dan pertanahan.

Untuk pengawasan internal, Irwan Prayitno menyampaikan bagaimana posisi penting pengawasan internal, termasuk komitmen terhadap penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Setiap sesuatu yang kita kerjaan harus ada pengawasan. Ini menjadi penting untuk mencegah penyimpangan lebih dini. Oleh karena itu, Inspektorat agar dimaksimalkan perannya dalam melakulan pengawasan. Setiap Kepala Daerah, harus punya komitmen untuk memperkuat APIP. Selain itu, sistemnya harus ditingkatkan supaya peluang penyimpangan kita tutup, kita sumbat, agar tidak terjadi kerugian akibat penyalahgunaan wewenang. Hal ini harus dibarengi komitmen yang teguh dari hulu, yaitu Kepala Daerah. Kalau hulunya sudah kotor, maka hilirnya juga pasti akan kotor. Oleh karena itu, pemegang kebijakan harus punya komitmen dan punya kekuatan untuk menjalankan SPIP, termasuk pengawasan yang melekat untuk mengawasi dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah,” tegas Irwan.

Mewakili Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dalam paparannya menyampaikan gambaran opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang menunjukkan adanya peningkatan capaian opini WTP dan masih adanya pemerintah daerah di Indonesia yang mendapatkan Opini WDP dan TMP.

“Dengan masih terdapatnya Opini WDP dan TMP, ini menunjukkan adanya indikasi bahwa good governance dan clean government masih belum sepenuhnya dicapai. Masih ada berbagai kelemahan yang teridentifikasi. Namun, Opini WTP juga bukan berarti tidak terjadi sesuatu. Kalau kita lihat berdasarkan analisis dan evaluasi, penyebabnya antara lain adalah kelemahan SPIP dan APIP, ketidakpatuhan terhadap peraturan-perundangan, tidak ekonomis, inefisiensi, inefektifitas, dan penyimpangan administratif. Kalau diteliti lebih lanjut lagi, lebih dari 80% masalahnya terjadi pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah , yaitu tata kelola yang masih belum bagus,” terang Gatot.

Dalam kesempatan yang sama, Gatot juga menyampaikan keterkaitan antara tata kelola, SPIP, dan APIP yang disebut The Three Lines of Defence dalam pemerintahan menuju terwujudnya good governance dan clean goverment. “Ada tiga komponen, yaitu SPIP, tata kelola, dan APIP. Pada setiap tahapan dalam manajemen pemerintahan, semuanya harus ada dari tahap perumusan kebijakan hingga monitoring dan evaluasi yang dijaga oleh APIP. SPIP dan APIP itu adalah dua pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau tata kelola dijaga dengan baik, maka akan dihasilkan 2 akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Dua hal ini kita capai dengan dikawal SPIP dan APIP.  Selanjutnya, akan diperoleh Wilayah Tertib Administrasi (WTA), Wilayah Bebas dari Korupsi, dan opini WTP pada LKPD. Ini yang kita sebut dalam teori The Three Lines of Defence. Kalau semuanya berjalan dengan efektif, maka ultimate objektifnya akan kita capai, yaitu good governance dan clean government,” tambahnya.

Untuk menunjang hal tersebut Gatot mengingatkan pentingnya pencapaian level maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP ke Level 3 bagi seluruh Instansi Pemerintah. Level 3 yang tidak hanya sekedar angka namun level 3 secara esensinya sehingga dapat menjadi safeguarding dalam perumusan kebijakan hingga pertanggungjawabannya.

(Humas BPKP Sumbar)



Share      

Berita Terkait:

29 Mei 2019 11:48:45 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: SPIP
Berkah Ramadhan Bagi Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo
28 Mei 2019 10:06:48 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Koordinasi Pengawasan BPKP Sumbar dengan Bupati Pasaman Barat dan Bupati Kep. Mentawai
20 Mei 2019 09:41:26 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Gorontalo Proaktif dalam Uji Konsep RUU SPIP
16 Mei 2019 08:55:27 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
FGD Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Teluk Bintuni
24 April 2019 16:01:10 / dian_setyawati / dibaca: kali / Kat: SPIP
SPIP dan APIP Relevan Dukung One Observation Policy