Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kunjungan Reses Komisi XI DPR RI di Provinsi Bali
09 April 2019 09:11:35 / bali1 / dibaca: 1254 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Bali (1/4) - Komisi XI DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Achmad Hafisz Tohir mengadakan Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 dengan mitra kerja di Ruang Rapat Tirta Empul Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Willgo Zainar (F- P.Gerindra), Hendrawan Supratikno (F-PDIP), Tutik Kusuma Wardani, (F- P. Demokrat), dan Johny G. Plate, SE (F- P. Nasdem).

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Sos_PBJ.gifMitra kerja Komisi XI yang hadir di antaranya Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Dwi Pranoto, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ubaidi Socheh Hamidi, Sekretaris Utama BPS, BPK Perwakilan Bali, Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali, Kepala BPS Bali, Kepala Kanwil DJPBN, serta Kepala Kantor Wilayah Pajak Provinsi Bali. Turut hadir Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Bonny Anang Dwiyanto yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono.

Masing-masing mitra kerja Komisi XI DPR RI diberikan waktu untuk memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara menyampaikan capaian-capain kinerja Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang direspon positif oleh Komisi XI DPR RI.

Menangggapi paparan Setda Provinsi Bali, Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mengatakan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Bali seharusnya tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Meski infrastruktur desa di Bali sudah terbangun dengan baik, Tuti mendorong agar pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan SDM, sehingga dapat berperan mengentaskan kemiskinan.“Saya selalu menyampaikan, khususnya kepala desa beserta seluruh aparatur desa di Bali, agar melibatkan pemuda-pemuda asli desa untuk membangun desanya. Jangan sampai pemuda meninggalkan desa dan mencari pekerjaan di kota,” ujar Tutik. Lebih jauh, Tutik menyampaikan bahwa Bali mempunyai lahan tidur yang sangat banyak. Sisi sektor pertanian harus ditingkatkan, di samping peluang ekspor yang sudah diberikan. Tutik berharap masyarakat memanfaatkan peluang tersebut dan mau bekerja keras.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengingatkan bahwa dana untuk pembangunan desa digelontorkan setiap tahun. Penahanan distribusi uang karena tidak adanya laporan mustahil dilakukan karena akan menghambat pertumbuhan desa=. Namun, hal tersebut mengakibatkan terlambatnya laporan keuangan dari aparatur desa ke BPKP. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun berpesan kepada BPKP agar sistem pelaporan dari Aplikasi Siskeudes dibuat semudah mungkin sehingga perangkat desa dan jajarannya tidak bingung dengan sistem yang ada. “Jangan sampai, oleh karena ketidakmampuan satu-dua orang dalam membuat laporan, lantas mengakibatkan desa tersebut tidak bisa membangun. Jika dilakukan, itu artinya sama saja kita menghambat pertumbuhan desa tersebut. Hal ini yang kita minta kepada BPKP supaya mencarikan solusi,” pungkas Hafisz.

 



Share      

Berita Terkait:

22 Mei 2019 13:50:54 / gorontalo / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Penandatanganan Komitmen Zona Integritas di TVRI Gorontalo
16 April 2019 16:27:22 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sinergi BPK dan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
29 Maret 2019 10:34:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
SPBE Hasilkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi serta Tingkatkan Pelayanan Publik
25 Maret 2019 09:04:02 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Pabar Raih IKPA Terbaik Ke-2 Tahun Anggaran 2018
11 Pebruari 2019 14:36:07 / ntb1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tinjau Posko Pencairan Dana Stimulan, BPKP NTB Kunjungi Bupati KLU