Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Sinergitas APIP dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
08 April 2019 09:10:04 / sulsel1 / dibaca: 1792 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Makassar (2/4) - Rapat Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2019 digelar bersamaan dengan Konferensi AAIPI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, di Swiss Belin Hotel Makassar.

Materi dibawakan oleh masing-masing narasumber/pembicara pada Diskusi Panel yang dipandu oleh Inspektur Kabupaten Bone Andi Ammar Makruf. Panelis terdiri dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Arman Sahri Harahap dengan materi "Sinergitas APIP dan APH sebagai Supporting Entity dalam Pengawasan Intern Pemerintah dan Percepatan Pembangunan", Asisten Pengawasan  Kejati Sulawesi Selatan Suwito dengan materi "Peran Kejaksaaan dalam Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi APIP dan APH terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ", dan Direskrim Polda Sulawesi Selatan Kombes Polisi Yudhiawan dengan materi "Fungsi Kepolisian dalam Pengawasan Pembangunan Menuju terwujudnya Clean Goverment ".

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Arman Sahri Harahap menyampaikan bahwa risiko-risiko dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Risiko tersebut di antaranya risiko strategis, risiko keuangan, dan risiko operasional. "Tapi ada satu risiko yang membuat kita semua mejadi sangat takut saat ini, dan sering sekali menjadi pertentangan batin saat kasusnya mulai terungkap, yaitu risiko fraud," ujar Arman. Ia menyebut beberapa hal yang menyebabkan korupsi adalah motif, gaya hidup, dan status sosial. Hal tersebut diperburuk dengan adanya celah pada sistem pengendalian yang tidak bekerja secara efektif. Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2008, disebutkan adanya kewajiban dalam penyelenggaran sistem pengendalian intern oleh pimpinan lembaga/kementerian, dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian ini bukan hanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, melainkan tanggung jawab manajemen suatu organisasi.

Menyoal peran APIP, Arman mengomentari fungsi APIP yang bekerja di hulu, hilir, ataupun muara. "APIP di hulu mengembangkan strategi pencegahan agar pengawalan dapat dilakukan sejak awal pelaksanaan kegiatan," ujar Kaper mengakhiri pemaparannya. Gelar pengawasan tersebut diisi juga dengan pemberian penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada OPD lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota terhadap capaian kinerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat. Pada sesi selanjutnya dilakukan Pernyataan Komiten Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan BPKP, dalam mewujudkan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Tahun 2019.

humas bpkp sulsel (tony sairdekut)

 



Share      

Berita Terkait:

22 Mei 2019 14:09:45 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Implementasi Manajemen Risiko Korupsi pada Pemkab. Maros
24 April 2019 15:31:55 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Koordinasi Korsupgah KPK dan BPKP Sumbar
29 Maret 2019 10:21:37 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Meneropong Korupsi dari Aspek Sosial Masyarakat
20 Maret 2019 08:44:11 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Rakor dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018
11 Maret 2019 10:56:10 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Bimtek Whistleblowing System untuk Cegah Kecurangan